"Krisis Libya tidak memunculkan pemimpin alternatif seperti di Mesir. Pasukan pemberontak murni dari bawah dan tidak ada pemimpin resmi. Hampir dapat dipastikan, masing-masing suku akan berebut kekuasaan seperti karakteristik dan tradisi kesukuan di Arab. Libya akan menjadi Irak kedua yang memunculkan instabilitas politik berkepanjangan," kata pengamat hubungan internasional Universitas Airlangga, Ahmad Safril Mubah saat dihubungi detikcom, Kamis (31/3/2011).
Dari sisi ekonomi, kondisi buruk itu dianggap menguntungkan pihak agresor. Sebab, sekutu bisa mengatur dan menyetir urusan ekonomi politik untuk kepentingan AS, Perancis dan Inggris.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hanya saja, bila instabilitas politik mempengaruhi jatuhnya korban di pihak sekutu seperti di Irak, akan menjadi bumerang dan menyulut sentimen dalam negeri.
"Oleh karena itu, sekutu akan mematangkan dulu bahwa perlawanan senjata pemberontak sudah tidak efektif, baru dilakukan serangan darat. Sekutu juga tidak bisa berlama-lama melakukan serangan udara karena biayanya mahal," tandasnya.
"Sekarang memang belum menjadi isu politik populer tetapi masih di tingkat elite senat atau kongres. tapi kalau sampai jatuh korban banyak di tentara, akan menjadi bumerang dan dijadikan isu politik dalam negeri sekutu," pungkas Safril.
(Ari/rdf)











































