Mubarok: Koalisi Sudah Pengalaman Tidak Kompak

Jakarta - Setgab Partai Koalisi tidak satu suara terkait pembangunan gedung baru DPR. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Tidak heran Koalisi ini dinilai sudah berpengalaman dengan ketidakkompakan.

"Sudah berpengalaman nggak kompak. Mestinya kompak. (Gedung baru) ini lagi proses. Biar berjalan dululah," kata anggota Dewan Penasihat Partai Demokrat Ahmad Mubarok usai dialog Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bertajuk 'Memperkuat Sistem Presidensial dalam Usulan Perubahan V UUD 1945' di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2011).

Mubarok sepertinya tidak terlalu ambil pusing dengan perbedaan suara anggota Setgab Partai Koalisi terkait pembangunan gedung baru ini. "Biarin saja. Nanti kan ujungnya ketemu," imbuh dia.

Dia menilai, dengan mencuatnya isu ini, banyak kalangan yang ingin populer. Masing-masing dianggapnya ingin mencari popularitas sendiri.

Terkait sorotan tajam yang mengarah kepada kader Partai Demokrat yang duduk sebagai Ketua DPR Marzuki Alie, Mubarok juga menanggapinya dengan biasa saja. Menurutnya, hal itu adalah bagian dari konsekuensi jabatan.

"Ini kan konsekuensi jabatan. Itu kan sudah lama, yang menggambar (desain gedung) siapa, yang nganu siapa," tambah Mubarok.

Citra Partai Demokrat yang kemungkinan akan turut akibat isu gedung baru DPR, Mubarok menganggap hal itu wajar saja. Dia mengingatkan kritikan banyak kalangan terkait politik pencitraan.

"Biasalah citra naik turun. Katanya nggak boleh politik pencitraan. Kalau memang benar ya biarin saja," lanjut Mubarok.

Sebelumnya, Marzuki Alie memberi penjelasan, dirinya tidak memiliki kepentingan apa pun terkait pembangunan gedung baru. Sebab baginya, fungsi Ketua DPR RI adalah menjalankan keputusan rapat, selanjutnya menginformasikan kepada publik hasil keputusan rapat tersbeut.

"Jadi dalam hal pembangunan gedung ini bukan keputusan Marzuki Alie, tetapi keputusan rapat," kata Marzuki.

Dia berpendapat, opini yang diberikan berbagai anggota fraksi maupun dari pihak-pihak lain hanya untuk mencitrakan bahwa Ketua DPR yang juga kader Partai Demokrat tidak berpihak kepada rakyat. Pencitraan ini dinilainya juga dikaitkan dengan upaya yang dibangun untuk mencitrakan bahwa pemerintah saat ini dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Seperti diketahui, FPAN bersama Gerindra lantang meminta pembangunan gedung baru DPR dihentikan. Sementara FPDIP meminta pembangunan ditunda dan dilakukan perencanaan ulang. Selebihnya cenderung setuju.


(vit/fay)