JK: Warga Negara Berhak & Berkewajiban Memperbaiki Bangsa

Jakarta - Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Dewan Penyelamat Negara (DPN) curhat kepada mantan wapres Jusuf Kalla (JK) mengenai kekecewaannya kepada presiden. JK menilai sudah menjadi kewajiban setiap warga negara untuk membantu pemerintah memperbaiki bangsa.

"Kita sebagai warga negara punya kewajiban dan hak memperbaiki bangsa, tentara dengan fisiknya, kita dengan pikiran, DPR dengan usulnya. Sebagai ketua PMI kita membantu negara jika terjadi bencana," kata JK dalam pertemuan dengan DPN di Rumah Makan Ny Suharti, Jl Kapten Tandean, Jakarta, Rabu (30/3/2011).

Menurut JK, masing-masing warga negara dapat membantu menyelamatkan negara sesuai dengan kapasitas dan kemapuannya. Selain itu dalam setiap tindakannya harus sesuai dengan konstitusi.

"Menyelamatkan negara bukan berarti hari ini kita harus jor-joran. Kita mengedepankan konstitusi, kalau kita tidak bertindak sesuai konstitusi akan ada yang lain yang bertindak seperti kita," jelasnya.

Sebagai orang yang pernah bersama dalam pemerintahan dengan SBY, JK mengakui saat itu dirinya saling mendukung untuk lebih baik. Memang diakui selalu ada kekurangan namun semua itu adalah hal yang wajar.

"Tidak semua orang sempurna. Mungkin waktu itu kita bersama saling mendukung untuk lebih baik. Tentang apakah kita lebih baik atau tidak tergantung. Ekspektasi dari 10, tercapai 7," lanjutnya.

JK mengatakan soal hukum itu harus dicontohkan oleh pemimpinnya. Kalau pemimpinnya baik, dia yakin ke bawahnya juga akan baik. "Jadi pemimpin harus menerima risiko, tidak ingin populer dan sebagainya. Pak SBY saya kira ingin seperti itu," paparnya.

Hadir juga dalam acara ini Effendi Choirie, Bambang Soesatyo, Lily Wahid, Permadi, Fuad Bawazir, Adhi Masardi, Saurip Kadi, Laode Ida, Eggi Sudjana dan aktivis '98.

(mpr/vit)