PBNU: Perempuan Boleh Jadi Pemimpin

Jakarta - Ketua PBNU HM Rozy Munir mengatakan PBNU tetap berpedoman pada hasil keputusan Munas Alim Ulama di Lombok, NTB, tahun 1997. Intinya, PBNU mengambil pandangan yang moderat, yakni mengakui perempuan boleh menjadi pemimpin.Namun dalam wacana ketika itu, kata Rozy, ada juga yang tidak menerima pemimpin perempuan. "Jadi gak soal ada kiai yang punya faham seperti itu (menolak perempuan jadi presiden-red). Tapi PBNU masih memegang hasil keputusan itu," kata Rozy Munir di kantor PBNU Jln Kramat Raya, Jakarta, Sabtu (5/6/2004).Dia menilai, fatwa pengharaman presiden perempuan lebih kental nuansa politisnya yang mengarah kepada dukung mendukung. Namun demikian, hal itu tidak menjadi persoalan serius. "Jadi memang ada kiai yang tidak bisa menerima. Itu benar," tandasnya. Perbedaan pendapat ini, kata Rozy, tidak terlalu berpengaruh bagi warga NU. "Karena orang NU sudah banyak tahu soal perbedaan politik itu. Yang ributkan hanya orang di luar NU saja," paparnya. (mar/)