Akbar: Tak Ada Jaminan Fatwa Haram Untungkan Wiranto

Yogyakarta - Fatwa haram memilih pemimpin perempuan masih terus bergulir. Namun dengan adanya isu tersebut belum tentu ada jaminan pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid akan diuntungkan dengan hal tersebut.Hal itu dikatakan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung kepada wartawan di Mlangi Resto Ringroad Nogotirto Gamping Sleman sebelum menghadiri kampanye terbuka di gedung serbaguna Wates Kulon Progo, Sabtu (5/6/2004)."Kalau soal diuntungkan atau tidak, saya tidak bisa menyatakan itu karena belum tentu ada jaminan akan diuntungkan," kata Akbar.Namun Akbar berpendapat bahwa soal memberikan penilaian kepada capres-capres itu seharusnya berdasarkan visi, misi dan platformnya. Capres harus dinilai berdasarkan program-progrm yang ingin diperjuangkan oleh masing-masing capres yang menjadi landasan untuk memberikan penilaian terhadap seorang capres. "Bagaimana konsepnya mengatasi berbagai masalah yang kita hadapi, bukan karena gender," tegasnya.Dia berpendapat secara pribadi bahwa masalah agama bukan menjadi alasan untuk memberikan pembenaran terhadap salah satu pendapat. Agama menurutnya menjadi sumber inspirasi, motivasi untuk berbuat demi kepentingan bangsa negara dan masyarakat, bukan kepentingan siapa-siapa."Jadi soal diuntungkan atau tidak, saya juga belum tentu pasti akan menguntungkan Partai Golkar," katanya.Apakah Anda setuju fatwa itu?. "Saya tidak sependapat. Sebab semua orang punya hak yang sama untuk jadi pemimpin di negara kita ini, apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Lagipula konstitusi kita juga mengatakan begitu bahwa setiap warga negara punya hak yang sama di depan hukum tanpa ada perbedaan," ujarnya.Isu itu juga tidak merugikan Wiranto dan Gus Solah. "Karena itu urusannyakiai-kiai itu. Nothing to do, itu tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar dan tanya saja pada kiai-kiai itu," tegas Akbar dengan gayanya yang kalem."Jadi saya tidak bisa kasih komentar apa-apa soal fatwa itu," demikian Akbar Tandjung. (nrl/)