Fatwa Haram Harusnya untuk Program, Bukan Jenis Kelamin

Jakarta - Fatwa haram pemimpin wanita yang dikeluarkan sejumlah kiai khos NU adalah anti demokrasi dan militeristik. Persoalan terletak bukan pada gender, tapi program seorang pemimpin.Demikian diungkapkan Koordinator Pokja Perempuan Mahardika, Vivi Widyawati, dalam rilisnya yang dikirimkan kepada detikcom, Sabtu (5/6/2004).Dijelaskan Vivi, pernyataan ini bukan berarti pihaknya mendukung capres wanita, dalam hal ini Ketua Umum PDIP Megawati. Pokja Perempuan Mahardika melihat, Megawati adalah rezim sipil yang berwatak militeristik. Megawati telah gagal dalam berbagai hal."Tidak satu pun pelanggar HAM yang dibawa ke pengadilan, terjadi penggusuran yang tidak manusiawi, mengesahkan UU yang tidak berpihak pada orang miskin. Pemerintahannya juga tidak membawa kemajuan bagi dunia perempuan," kata Vivi.Bagi Pokja Perempuan Mahardika, bukan jenis kelamin yang harus diharamkan untuk menjadi presiden. Bukan juga persoalan cacat fisik seperti yang dialami oleh Gus Dur. Kedua hal tersebut hanya akan menjebak bangsa Indonesia pada persoalan SARA dan diskriminasi."Akan tetapi (yang harus diharamkan) pada hal-hal yang berkaitan dengan programatik. Capres itu harus anti militeristik, anti Orde Baru, anti penjajahan asing dan bukan reformis gadungan," tukas Vivi. (djo/)