.webp)
"BK harus bekerja dengan mekanisme internal," kata Koordinator Kontras, Haris Azhar di Jakarta, Rabu (30/3/2011).
BK jangan malah kemudian menyerahkan kepada pelapor yakni ICW untuk membuktikan aduannya. BK sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjaga kehormatan dan etik DPR tentu harus punya inisiatif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hariz juga meminta agar anggota dewan yakni Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsudin tidak rekatif saat dilaporkan ICW. Jangan malah main ancam melaporkan ke kepolisian.
"Itu sama saja dengan modus kriminalisasi aktivis. Semestinya pakai cara dewasa, lakukan pembuktian terbalik," terangnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Aziz ditengarai melakukan campur tangan sehingga 2 kontainer BlackBerry dan minuman keras ilegal lolos dari pencegahan Bea dan Cukai, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
"Kita ke BK DPR melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik berkaitan pemberian perlindungan impor 2 kontainer BlackBerry dan minuman keras pada 10 Januari 2011 lalu," kata anggota Badan Pekerja ICW Apung Widadi usai melaporkan ke BK DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3).
Aziz telah membantah menjadi beking impor itu. Bahkan Aziz menuding ada agenda politik tersembunyi di balik laporan itu. Bahkan politisi Golkar ini menuding ICW yang melaporkan ke BK DPR telah dibayar pihak tertentu.
"Oknum ICW ada agenda politik atau ada orang yang membayar di belakang itu dan akan saya tuntut ke penegak hukum. Saya minta faktanya dibuka," kata dia kemarin.
Tak kalah garangnya, Aziz justru menuding ICW yang berada di balik impor ilegal itu. "Jangan-jangan oknum ICW sendiri yang menjadi beking impor BB dan miras ilegal," tuduhnya.
(ndr/fay)
