Otonomi Daerah Dibajak Pemimpinnya Sendiri

Jakarta - Lebih dari satu dasawarsa otonomi daerah diberlakukan. Hasilnya, banyak yang sukses, namun banyak juga yang menuai kegagalan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, otonomi daerah hanya memperkuat elit lokal tanpa kontribusi berarti bagi rakyatnya. Alih-alih mensejahterakan rakyat, otonomi daerah justru dibajak pemimpinnya sendiri.

Demikian pendapat ICW usai melakukan riset kualitatif di 4 kota yakni Semarang (Jateng), Samarinda (Kaltim), Sukabumi (Jabar), dan Muna (Sultra). Riset dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, meneliti dokumen dan Focus Discusion Group (FGD).

"Transisi demokrasi di tingkat lokal telah dibajak oleh penguasa politik dan ekonomi untuk kepentingan kelompoknya sendiri," kata Apung Widadi, salah seorang peneliti ICW yang memaparkan hasil risetnya di salah satu restoran di Jl Cikini Raya, Selasa (29/3/2011).

Menurut ICW, cara bajak membajak tersebut dilakukan dengan berbagai modus seperti menguasai proyek-proyek infrastruktur dan menempatkan kroni elite lokal di sektor sosial politik. "Tujuannya untuk mendukung oligarki kekuasaan dan terbukti (minimal) 10 tahun, dalam 2 periode Pilkada," tandas Apung.

Bila oligarki sudah berjalan, menurut ICW, yang terjadi adalah eksploitasi sumber ekonomi untuk kelompok elite dan membiayai kampanye di pemilu berikutnya Dalam kasus di Samarinda, elite lokal menguasai akses pertambangan lewat izin kuasa pertambangan batu bara tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

"Selain Samarinda, proyek pengadaan barang dan jasa di Semarang diikuti oleh kelompoknya sendiri. Yang terjadi, ya, konflik kepentingan antara politik dan bisnis," tandas Apung.

"Untuk kasus Muna, selama 10 tahun terakhir, oligarki kekuasaan justru menyuburkan korupsi di level eksekutif, legislatif dan bisnis. Sementara di Samarinda, demokrasi hanya berlangsung secara prosedural bukan substansial," tandas ICW.

(Ari/irw)