Nilai Gedung Baru DPR Lebih Murah Dibanding Gedung Sejenis

Jakarta - Keputusan membangunan gedung kantor baru DPR sudah melewati prosedural yang sah dan biayanya pun lebih rendah dibanding gedung lain sejenisnya. Semua pihak yang keberatan terhadap rencana tersebut agar menahan diri.

"Ini (gedung baru) sudah melewati prosedur sah, mohon menahan diri. Harganya dibandingkan kantor lain lebih murah," ujar Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR, Senayan, Selasa (29/3/2011).

Ia pun menunjukkan data perkiraan kebutuhan biaya pembangunan gedung baru DPR RI dibanding dengan gedung lainnya. Data tersebut diperoleh dari Dit. Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Inilah data tersebut:

a. Gedung pendidikan Universitas Negeri Jakarta Kemendiknas
Jumlah lantai: 12 lt
Luas (M3): 14,818 M2
Usulan tahun anggaran: 2011
Total biaya fisik: Rp 111.979.626.000
Biaya per-m2: Rp 7.557.000

b. Gedung Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes
Jumlah lantai: 12 lt + 2 Basement
Luas (M3): 65,575 M2
Usulan tahun anggaran: 2011
Total biaya fisik: Rp 489.403.000.000
Biaya per-m2: Rp 7.463.255

c. Gedung kantor BPK
Jumlah lantai: 18 lt
Luas (M3): 26.000 M2
Usulan tahun anggaran: 2011
Total biaya fisik: Rp 242.704.382.000
Biaya per-m2: Rp 9.334.783

d. Pembangunan gedung kantor DPR RI
Jumlah lantai: 36 lt + 2 Basement + 1 semi Basement
Luas (M3): 156,586,6 M2
Usulan tahun anggaran: 2011
Total biaya fisik: Rp 1.138.228.000.000
Biaya per-m2: Rp 7.269.000

"Secara total biaya fisiknya memang lebih mahal DPR karena lantainya lebih banyak. Namun dari data tersebut, harga per-m2 jauh lebih murah daripada gedung-gedung yang lain," imbuh Priyo.

Wakil Ketua BURT Pius Lustrilanang juga menampik biaya satu ruang kerja anggota dewan senilai Rp 800 juta. Menurut politisi dari Gerindra itu menghitung biaya pembangunan gedung 36 lantai tidak linear luas ruang 111,1 meter persegi dikali Rp7,2 juta lalu hasilnya bertemu sekitar Rp 800 juta.

"Bangun gedung kan tidak sama dengan bangun rumah. Ini gedung 36 lantai, ada basement, lift, dan lain-lain," kata Pius, di gedung DPR, Selasa (29/3)

Penolakan atau permintaan penghitungan ulang biaya, menurut Pius, sudah terlambat. Keputusan sudah diambil dan kini tinggal pelaksanaan teknis, tender juga sudah berlangsung.

(feb/lh)