Di Paripurna, PAN Minta Pembangunan Gedung DPR Distop

Jakarta - Fraksi PAN secara resmi menyampaikan sikap penolakannya terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR. Sikap ini disampaikan langsung dalam Sidang Paripurna DPR.

Sekretaris FPAN Teguh Juwarno yang menyampaikan sikap resmi FPAN itu dalam interupsi di Sidang Paripurna, Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2011). Sidang Paripurna ini antara lain beragendakan pengesahan Peraturan Kode Etik DPR, laporan Komisi XI DPR tentang hasil studi banding RUU Akuntan Publik ke Inggris dan AS, dan pertanggungjawaban BPK tahun kerja 2010.

"Pembangunan gedung harus mendapat persetujuan dari rakyat. Gedung harus menjadi landmark, simbol, karakter bangsa tanpa meninggalkan kepatutan dan kesederhanaan. Oleh karenanya pembangunan termasuk desain harus melibatkan rakyat," ujar Teguh.

Sikap resmi FPAN itu juga ditandatangani oleh Ketua FPAN Tjatur Sapto Edy.

"FPAN meminta pembangunan dihentikan sampai mendapat persetujuan dari rakyat. Tertanda tangan Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy dan Sekretaris FPAN Teguh Juwarno," imbuh Teguh.

FPAN juga meminta setiap detail teknis pembangunan diputuskan dalam rapat paripurna DPR. "Detil engineeringnya harus diputuskan di paripurna," tutur mantan presenter berita televisi swasta itu.

Fraksi lain yang yang selama ini bersuara keras terhadap pembangunan gedung yakni Gerindra. Kepala Biro Pemeliharaan, Pembangunan, dan Instalasi (Karo Harbangin) Setjen DPR Sumirat, beberapa waktu lalu menuturkan bahwa anggaran pembangunan gedung baru DPR Rp 7,2 juta per meter persegi. Ruang per anggota DPR seluas 111,1 meter persegi ditaksir membutuhkan anggaran hampir Rp 800 juta per ruangan. Angka ini belum termasuk aksesorinya.

(nik/nrl)