Parpol Kurang Dewasa, Setgab Koalisi Bisa Bubar dengan Sendirinya

Jakarta - Setgab Partai Koalisi kerap diterpa badai dalam perjalanannya yang sudah 1,5 tahun ini. Soliditas anggota dipertanyakan. Parpol dinilai kurang dewasa dalam menyikapi perbedaan, karenanya 'kematian' Setgab tinggal menunggu waktu.

"Saya katakan Setgab akan bubar dengan sendirinya dan tidak akan sampai 2014. Salah satu sebabnya, Setgab ini formatnya salah," ujar pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Widjaya dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (29/3/2011).

Dia menambahkan ada kontrak politik yang salah dalam Setgab. Selain itu dia menilai ada ketidakdewasaan parpol dalam menyikapi perbedaan sehubungan dengan kepentingan di 2014.

"Kontrak politik ada yang salah dan didukung ketidakdewasaan parpol kita, apalagi terkait perbedaan dengan kepentingan di 2014," imbuh alumnus UI dan Unpar Bandung ini.

Terkait pernyataan Ketua FPD DPR, M Jafar Hafsah, yang menginginkan semua anggota partai koalisi satu suara, menurut Yunarto, hal itu tidak salah secara politik. Secara tata negara, hal itu merupakan konsekuensi dari ambiguitas sistem presidensial yang salah kaprah.

"Di dalam fraksi sendiri sebenarnya sudah bertabrakan dengan hak anggota, di mana kecenderungan suara fraksi harus seragam di antara anggota. Di fraksi tidak boleh berbeda, di Setgab juga tidak  boleh beda, maka ini seperti menyunat hak anggota DPR dua kali," tutur Yunarto.

Selama kontrak politik Setgab masih dalam format yang lama, maka presiden dan partai merupakan suatu logika berkoalisi. Padahal seharusnya hal ini dilakukan partai saja. Sebab penguhuni parlemen adalah partai dan bukan presiden. Selain itu, seharusnya pula presiden tidak mengintervensi Setgab.

Di lain sisi, pernyataan anggota partai Setgab yang sepakat koalisi tidak saling serang namun harus memahami perbedaan dalam koalisi, hal itu dinilai Yunarto ambigu. Jika menginginkan ada penghormatan perbedaan di Setgab, maka harus pula ada penghormatan perbedaan di fraksi.

Dia mencontohkan AS saat membahas UU reformasi kesehatan. Kala itu, selain didukung oleh Partai Demokrat yang notabene kendaraan politik Presiden Barack Obama, sebagian anggota Partai Republik di parlemen pun memberikan dukungan.

"Meski berbeda dengan suara partai, tapi tidak ada recall bagi anggota yang beda. Kalau di dalam sistem parlementer, partai adalah variabel terkuat. Ada sebutan dewan perwakilan partai. Kalau presidensial hormati individu daripada partai," tutur Yunarto.

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menegaskan partainya akan tetap kritis. Sedangkan PKS sepakat agar partai koalisi tidak saling serang. Namun PKS meminta semua partai koalisi termasuk PD untuk memahami perbedaan di koalisi.

Menanggapi hal itu, Ketua FPD DPR, M Jafar Hafsah menyatakan pihaknya tidak bisa berbeda untuk hal yang strategis. Menurutnya, perbedaan itu ada tempatnya yaitu di luar koalisi. Jafar mengimbau Golkar dan PKS untuk memahami semangat setgab koalisi. Koalisi, menurut Jafar, harus menyukseskan pemerintahan. Jafar berharap partai koalisi termasuk Golkar dan PKS mengambil satu sikap terkait kebijakan penting pemerintah.

(vit/nrl)