RI Harus Segera Minta Sekutu Hentikan Serangan ke Libya

Jakarta - Guru Besar Hukum Internasional FHUI, Hikmahanto Juwana, mendesak pemerintah Indonesia turut serta menyerukan penarikan pasukan sekutu dari Libya. Pemerintah juga diminta meminta PBB mengevaluasi serangan sekutu ke Libya.

"Kritik telah dilancarkan oleh sejumlah negara terhadap serangan Koalisi. Telah ada pergerakan untuk menyelesaikan secara damai krisis di Libya, salah satunya oleh Uni Afrika. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah perlu menyerukan agar serangan Koalisi segera dihentikan," ujar Hikmahanto, dalam siaran pers kepada detikcom, Selasa (19/3/2011).

Hikmahanto menuturkan, aksi serangan Libya ke sekutu melanggar resolusi PBB. Karenanya PBB perlu mengevaluasi serangan sekutu ke Libya.

"Pemerintah bisa meminta DK PBB untuk melakukan evaluasi serangan Koalisi atas Libya sebagaimana diatur dalam Resolusi 1973. Suara Indonesia menentang serangan Koalisi yang telah tidak sesuai dengan Resolusi 1973 akan sama dahsyatnya dengan suara China, Jerman dan Rusia," papar Hikmahanto.

Selanjutnya, Hikmahanto menyarankan pemerintah menyerukan, bahkan bila mungkin turut berperan, agar proses demokratisasi untuk mencari pemimpin baru di Libya segera dimulai.

"Perlu memberi usulan bersama negara lain terkait jalan keluar terbaik bagi Khadafi untuk mau melepas kekuasaannya secara damai," tutur Hikmahanto.

Menurut Hikmahanto ketegasan Presiden SBY diperlukan dalam mengamalkan UUD 1945 dengan mewujudkan perdamaian dunia. "Bila pemimpin berani bersuara lantang dalam menyikapi krisis dunia maka dunia pun akan menganggap Indonesia sebagai negara besar," tandasnya.

(van/vit)