DPR Minta BPK Audit Anggaran Pembangunan Gedung Baru

Jakarta - DPR Minta BPK Kaji Ulang Anggaran Pembangunan Gedung Baru Pimpinan DPR merespon kritik keras masyarakat terkait kejelasan anggaran pembangunan gedung baru DPR. Pimpinan DPR meminta BPK mulai mengkaji anggaran pembangunan gedung baru DPR.

"Dari awal kami sudah meminta BPK dan KPK untuk masuk dan mengkaji pembangunan gedung baru," ujar Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, kepada detikom, Selasa (29/3/2011).

Pimpinan DPR pun sudah menggelar rapat tertutup. Hasilnya, meminta Sekjen DPR memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait anggaran pembangunan gedung baru DPR.

"Ya tadi kami sudah melakukan rapat pimpinan karena ruangan itu jumlahnya untuk 560 anggota DPR, jadi kalau 1 ruangan kebutuhannya Rp 800 juta itu angkanya lebih dari Rp 4 triliun padahal anggarannya tidak lebih dari Rp 1,2 triliun,ini perlu diluruskan oleh Setjen," tutur Pram.

Sebelumnya diberitakan pembangunan gedung baru DPR segera direalisasikan. Sebanyak 11 perusahaan mengikuti tender pembangunan gedung baru DPR.

Rencananya peletakan batu pertama gedung baru DPR akan dilakukan pada bulan Juni 2011. Namun publik memprotes keras pembangunan gedung karena anggaran yang digunakan untuk pembangunan gedung baru DPR yang fantastis dan ruang anggota DPR yang terlalu mewah seluas 111 meter persegi.

(van/gah)