Pemprov DKI Desak Pemerintah Pusat Keluarkan PP ERP

Jakarta - Peraturan Pemerintah (PP) mengenai penerapan jalan berbayar atau Electronic Rapid Pricing (ERP) masih menyangkut di pemerintah pusat. Pemprov DKI akan terus mendesak penerbitan PP itu.

"Setiap hari kita akan mendesak pemerintah pusat," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, di Gedung Balaikota, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (28/3/2011)

Menurut Foke, panggilan Fauzi Bowo, jajaran Pemprov tiap hari akan terus mendesak agar PP itu segera dikeluarkan. Mulai dari Wakil Gubernur sampai ketingkat Kepala Dinas tidak akan berhenti mengingatkan pemerintah pusat.

"Saya bilang hari ini saya yang ngomong, besok Wagub yang ngomong dan Sekda akan bicarakan juga, habis itu Kadis yang ngomong, kita upayakan sekuat mungkin untuk mendorong PP itu bisa cepat diterbitkan," terangnya.

Tanpa PP ini, jelas ERP hanya akan menjadi angan-angan.  Karena untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis ditentukan dengan PP itu.

"Mengapa kita tidak bisa maju karena tanpa PP kita tidak bisa menyiapkan teknisnya," ucap Foke.

Pemprov dianggap lamban untuk melobi pemerintah pusat terkait penerapan ERP. Pasalnya, pembahasan konsep ini sendiri telah dilakukan lama oleh Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan mengatakan, sudah sangat siap dengan penerapan ERP. Tapi, lagi-lagi kendala ada di PP. Padahal menurut Foke beberapa waktu lalu rancangannya sudah sampai ke Wapres Boediono.

(lia/gun)