RI Didesak Tuntut DK PBB Evaluasi Serangan Sekutu ke Libya

Jakarta - Serangan militer pasukan sekutu ke Libya dinilai tidak menyelamatkan rakyat Libya. Sebaliknya, serangan itu justru menimbulkan korban warga sipil. Pemerintah RI pun didesak agar menuntut Dewan Keamanan (DK) PBB mengevaluasi serangan sekutu ke Libya itu.

"Pemerintah Indonesia yang mencintai perdamaian sudah sewajarnya menuntut DK PBB melakukan evaluasi. Alih-alih menyelamatkan rakyat tetapi justru menimbulkan korban," kata anggota politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid.

Hal itu disampaikan dia dalam orasi aksi kepedulian Indonesia untuk krisis Timur Tengah yang diikuti ribuan kader PKS di Lapangan Monas Silang Selatan, Jakarta, Minggu (27/3/2011).

Hidayat menambahkan, segala kezaliman di dalam atau pun luar negeri, ditolak oleh seluruh masyarakat baik dari parpol maupun di luar parpol, apalagi jika sampai menimbulkan korban. Dituturkannya, resolusi PBB dikeluarkan karena masyarakat Libya sudah tidak puas dengan pemerintahan Muammar Khadafi yang zalim.

"Masyarakat ditindas, banyak masyarakat sipil yang menjadi korban. DK PBB mengeluarkan resolusi untuk menghindari adanya korban," imbuh Hidayat.

Mantan Presiden PKS ini menambahkan, Resolusi 1973/2011 sengaja dikeluarkan DK PBB untuk menghindari korban. Namun, tambahnya, yang sekarang terjadi tentara Inggris, Perancis, Inggris dan Amerika Serikat yang tergabung dalam pasukan sekutu malah tidak mengamankan rakyat sipil.

"Tidak ada satu pun peswat Libya yang ditembak jatuh oleh negara aliansi, tetapi yang tertembak dan meninggal sebagian besar justru rakyat di Libya," kata Hidayat.

Serangan militer kelompok sekutu dilakukan mulai Minggu (20/3/2011) dini hari. 100 Lebih rudal Tomahawk telah diluncurkan. Dua pangkalan Angkatan Laut Libya dilaporkan luluh lantak. Puluhan warga sipil tewas dan ratusan luka-luka.

(vit/irw)