.webp)
Karena itulah, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan secara serius penolakan rakyat terhadap pembangunan PLTN. Baginya, lebih baik pemerintah mengeksplorasi pemanfaatan energi alternatif potensial yang lebih aman dan ramah. Dan yang patut dipertimbangkan lagi adalah, energi tersebut tersedia berlimpah di Tanah Air, serta dapat memenuhi kebutuhan energi di mana kini dan masa mendatang.
"Mencermati perdebatan rencana pembangunan PLTN di Indonesia pascagempa-tsunami Jepang, saya mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dan harus mempertimbangkan serius penolakan rakyat terhadap rencana pembangunan PLTN di daerah mereka. Bagaimana jaminan keamanan dan keselamatan diberikan pemerintah jika rencana tersebut dilanjutkan?" kata GKR Hemas dalam pesan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (27/3/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
GKR Hemas mengingatkan, Indonesia sangat kaya sumber energi yang lebih aman dan ramah seperti tenaga air, panas bumi (geothermal), ombak, angin, dan matahari. Seluruh potensi energi ini sangat menjanjikan asalkan dikelola serius dan pemerintah menjadikannya sebagai prioritas.
Keberatan masyarakat menurutnya bertujuan untuk menghindari kemungkinan risiko yang lebih besar. Risiko yang dimungkinkan oleh kehadiran PLTN bukan saja bersifat fisik berbentuk kecelakaan tapi juga nonfisik berbentuk psikologis karena menghilangkan rasa aman penduduk.
"Hikmah kerusakan PLTN Fukushima Daiichi akibat gempa-tsunami yang mengakibatkan kebocoran radiasi, Pemerintah Indonesia harus menahan diri dan tidak ngotot
meneruskan rencana pembangunan PLTN," imbuh Hemas.
Dia menambahkan, Jepang yang siap secara teknologi serta memiliki budaya, etos dan
disiplin, pemerintahnya sangat melindungi kepentingan penduduknya. Sebab tentu akan
ada kerepotan luar biasa dalam menanggulangi kebocoran radiasi dan tak dapat menghindari jatuhnya korban. Mengingat hampir seluruh wilayah Indonesia rawan gempa, maka pemerintah harus memfokuskan pemanfaatan teknologi energi alternatif yang sesuai situasi dan kondisinya serta tersedia sumbernya.
"Pemerintah harus bersungguh-sungguh memenuhi harapan rakyat, yaitu membangun pembangkit listrik yang lebih tepat untuk Indonesia. Indonesia tak perlu merasa tertinggal atau kalah gengsinya hanya karena tidak memiliki PLTN. Negara-negara maju pemilik PLTN hingga kini masih bermasalah, terutama soal biaya dan limbahnya. Indonesia tak seharusnya mengalami nasib yang sama," tutur perempuan berkacamata ini.
Hemas menganjurkan, Indonesia tetap mengembangkan pengetahuan dan kemampuan teknologi nuklirnya melalui ahli-ahli nuklir di dalam negeri dan calon ahli-ahli nuklir yang belajar atau bekerja di luar negeri. Hal ini dirasanya baik demi kepentingan masa kini maupun masa mendatang. Sehingga ketika sudah siap mengembangn teknologi ini, Indonesia telah memiliki banyak pakar.
"Rencana pembangunan PLTN tidak dijadikan prioritas dalam waktu dekat, seraya
para ahli mengembangkan teknologi nuklir serta menggunakannya untuk kesehatan, dan sebagainya," harap dia.
Pada Sabtu (26/3) kemarin, level radiasi meningkat 10 kali lipat dalam sehari di wilayah laut dekat PLTN Fukushima, Jepang. Menurut pejabat Badan Keamanan Nuklir Jepang, Hidehiko Nishiyama, level itu relatif tinggi. Kadar yodium-131 yang terdapat di Samudera Pasifik yang berasal dari PLTN Fukushima terdeteksi 1.250 kali lebih tinggi dari batas normal. Level tersebut sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan pemeriksaan hari Selasa (22/3) sebesar 126 kali dan Kamis (24/3) sebesar 145 kali lebih tinggi. Pada hari ini, para pekerja dievakuasi sementara dari reaktor nomor 2 PLTN Fukushima Daiichi.
(vit/nrl)
