PDIP Nilai Ruang Kerja Anggota DPR Rp 800 Juta Tidak Wajar

Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai Rp 800 juta untuk pembangunan tiap ruang kerja anggota DPR tidak wajar. Oleh karenannya, partai oposisi ini meminta pembangunan gedung yang rencananya dimulai Juni 2011 itu ditunda.

"Apa benar per ruang seharga Rp 800 juta? Kan tidak wajar. FPDI Perjuangan minta perencanaan ulang dan penundaan pembangunan dulu," kata Ketua FPDIP DPR, Tjahjo Kumolo kepada detikcom, Minggu (27/3/2011).

Sebelumnya, Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR, Sumirat menuturkan, luas ruangan per anggota DPR setelah dilakukan efisiensi sebesar 111,1 meter persegi. Dengan hitungan Rp 7,2 juta per meter persegi, maka untuk membangun satu ruang anggota DPR saja dibutuhkan anggaran Rp 799.920.000, hampir Rp 800 juta.

Tjahjo mengatakan, partainya setuju dengan pembangunan gedung baru DPR karena gedung yang ada sekarang sudah tidak memadai. "Tapi fraksi minta perencanaan ulang yang lebih sederhana," ujarnya.

Dia melanjutkan, para prinsipnya sikap FPDIP mendorong melakukan perencanaan ulang pembangunan gedung DPR agar lebih sederhana dan rencana pembangunanya agar ditunda dulu pelaksanaannya.

"Bukannya masyarakat menolak dengan keras. Harusnya DPR sebagai lembaga wakil rakyat juga mendengar suara masyarakat setelah adanya perencanaan ulang yang lebih sederhana kemudian disosialisasikan kepada masyarakat," ujarnya.

"Saya kira masyarakat akan dapat memahami akan kebutuhan gedung baru DPR yang sederhana, tahan gempa dan lebih serbaguna. Jangan terkesan mewah. Apa mau menyaingi Hotel Mulia? Kan tidak," tutupnya.

(lrn/lrn)