PKS: Kalau Ada Mark-up, Batalkan Pembangunan Gedung Baru DPR

Jakarta - PKS meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR. Sebab harga per ruangan anggota DPR tergolong fantastis, Rp 800 juta.

"Ini karena sudah jadi pro dan kontra di masyarakat rencana pembangunan perlu diaudit BPK di awal. Dari gambar yang ada rencana biaya sudah sesuai atau enggak, ada mark-up atau enggak," ujar Ketua Komisi I DPR dari FPKS, Mahfudz Siddik, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/3/2011).

Mahfudz berharap pembangunan gedung baru DPR dilakukan secara transparan. Kalau
ditemukan dugaan mark-up anggaran, tentu pembangunan gedung baru DPR harus ditinjau ulang.

"Harus diaudit sebelum pelaksanaan. Kalau ada mark-up dan segala macam mendingan
pembangunan gedung baru DPR dibatalkan saja," imbuhnya.

Mahfudz sendiri tak yakin anggaran sebesar itu untuk ruang kerja anggota DPR. Sebab menurutnya anggaran tersebut terlalu mewah dan berlebihan.

Ketua Biro Harbangin Setjen DPR menuturkan bahwa anggaran pembangunan gedung baru DPR Rp 7,2 juta per meter persegi. Ruang anggota DPR seluas 111,1 meter persegi ditaksir membutuhkan anggaran Rp 800 juta. Angka ini belum termasuk aksesorinya.

(van/vit)