.webp)
"Kewajiban masyarakat itu adalah melaporkan dugaan pelanggaran yang ia ketahui. Untuk membuktikannya, menginvestigasinya, dan menyimpulkan itu kewajiban BK," kata anggota Badan Pekerja ICW, Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (25/3/2011).
Dia meminta agar BK jangan memutar balik dengan meminta pelapor untuk membuktikan dugaan pelanggaran yang dilakukan Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsudin itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Febri juga mengkritik langkah sejumlah anggota DPR yang justru resisten dengan pelaporan itu. "Hakim saja tidak pernah memberi beban pembuktian kepada pelapor. Yang ada itu, lembaga yang menerima laporan yang harus memproses," terangnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Aziz ditengarai melakukan campur tangan sehingga 2 kontainer BlackBerry dan minuman keras ilegal lolos dari pencegahan Bea dan Cukai, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
"Kita ke BK DPR melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik berkaitan pemberian perlindungan impor 2 kontainer BlackBerry dan minuman keras pada 10 Januari 2011 lalu," kata anggota Badan Pekerja ICW Apung Widadi usai melaporkan ke BK DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3).
Aziz telah membantah menjadi beking impor itu. Bahkan Aziz menuding ada agenda politik tersembunyi di balik laporan itu. Bahkan politisi Golkar ini menuding ICW yang melaporkan ke BK DPR telah dibayar pihak tertentu.
"Oknum ICW ada agenda politik atau ada orang yang membayar di belakang itu dan akan saya tuntut ke penegak hukum. Saya minta faktanya dibuka," kata dia kemarin.
Tak kalah garangnya, Aziz justru menuding ICW yang berada di balik impor ilegal itu. "Jangan-jangan oknum ICW sendiri yang menjadi beking impor BB dan miras ilegal," tuduhnya.
(ndr/fay)
