PBB Desak Warga Irak untuk Terima Pemerintah Interim

Jakarta - PBB mendesak warga Irak untuk menerima pemerintah interim baru dan bekerja menyiapkan pemilihan nasional -- langkah besar selanjutnya di Irak menuju demokrasi. Desakan itu disampaikan utusan PBB untuk Irak, Lakhdar Brahimi.Ini disampaikan Brahimi sehari setelah mengumumkan pemerintah interim Irak yang akan mengambil alih kekuasaan dari pihak pendudukan pimpinan AS. Transfer kekuasaan itu akan dilaksanakan pada 30 Juni mendatang.Kepemimpin baru Irak akan memerintah negeri bekas rezim Saddam Hussein itu hingga pemilihan umum nasional, yang ditetapkan akan digelar tidak lebih lama dari 31 Januari 2005 akan datang. Ghazi al-Yawer terpilih sebagai Presiden Irak."Ghazi al-Yawer memenuhi syarat untuk mengisi posisi ini dan kami yakin sepenuhnya yakin bahwa dia akan melaksanakan tugasnya dengan efisien," ujar Brahimi seperti dilansir Associated Press (AP), Rabu (2/6/2004). "Apakah semua warga Irak akan puas dengan pemerintah yang sekarang? Tentu saja tidak," tukas Brahimi seraya menegaskan bahwa yang terpenting kini adalah menyiapkan pemilihan umum (pemilu)."Saya yakin pemilihan umum merupakan langkah paling penting selanjutnya," tutur Brahimi kepada wartawan di ibukota Irak. "Persiapan pemilihan dan menciptakan atmosfir yang diperlukan untuk itu merupakan keharusan untuk keberhasilannya (pemilu)," tandasnya.Dengan penunjukkan pemerintah interim ini, maka Dewan Pemerintahan Irak yang dipilih AS, dibubarkan. Sehingga pemerintahan baru Irak bisa mulai bekerja sebelum pengalihan kekuasaan dari pasukan pendudukan pimpinan AS pada akhir bulan ini. (ita/)