"Yang penting itu bahwa Resolusi DK PBB itu keluar saya kira itu sudah sesuatu hal yang memang melalui masa yang sulit. Karena kalau masyarakat internasional berpangku tangan, juga dituduh mengabaikan pembantaian rakyat sipil. Kita tahu dulu waktu terjadi pembantaian rakyat sipil di Kosovo dan sebagainya dan Dewan Keamanan PBB tidak bertindak cepat juga disalahkan, " kata pengamat politik internasional dari LIPI, Dewi Fortuna Anwar.
Hal itu dikatakan Dewi di sela-sela acara diskusi yang diselenggarakan Habibie Center, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (23/3/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira DK PBB tidak boleh digunakan untuk secara terbuka melakukan regime change karena itu bukan misi dari PBB," kata dia.
Selanjutnya, kata Dewi, keterlibatan PBB juga harus menghindari jatuhnya korban sipil. "Karena ini untuk mencegah Khadafi membunuh rakyatnya. Tidak boleh ada pembunuhan rakyat lagi secara tidak sengaja," kata Dewi.
Mengenai dugaan sejumlah kalangan bahwa masuknya sekutu ke Libya lebih karena kepentingan minyak, Dewi tidak melihat itu. Sebab, menurutnya, sejak Khadafi berubah aliran dan menjadi dekat dengan Barat, perusahaan-perusahaan minyak dari AS, Prancis dan Inggris sudah beroperasi di Libya.
"Dia (Khadafi) juga dianggap baik oleh Washington karena ikut memerangi Al-Qaeda. Jadi dalam hal ini sebenarnya Khadafi sudah mulai cukup dekat dengan pemerintahan Barat," ujarnya.
(lrn/anw)










































