Menlu: Keterlibatan PBB di Libya Harus Terukur Agar Tak Tambah Korban

Jakarta - Sejak awal pemerintah Indonesia bersikap lebih mengedepankan perlindungan warga sipil di Libya. Turun tangannya pasukan PBB harus terukur sehingga tidak menambah korban jiwa.

"Sejak awal kita mengedepankan perlindungan warga sipil," ujar Marty usai acara Updates From The Regions Provinsi Gorontalo di TMII, Jakarta, Rabu (23/3/2011).

Marty mengatakan sebelum PBB terlibat, banyak warga sipil menjadi korban. Oleh karena itu pemerintah Indonesia meminta kepada masyarakat internasional untuk mengambil langkah konkrit untuk melindungi warga sipil yang tidak berdosa di Libya.

"Antara lain adalah dengan pengesahan Resolusi 1973 ini," jelasnya.

Menurut Marty, setiap langkah yang dilakukan PBB harus jelas terukur. Hal itu untuk meminimalisir korban dari warga sipil kembali berjatuhan.

"Namun, yang harus diperhatikan dalam implementasinya harus terukur agar tidak menimbulkan korban lebih banyak lagi," ungkapnya.

Sejauh ini, lanjut Marty, WNI di Libya sebanyak 861 orang sudah di evakuasi melalui Tunisia. Pemerintah memutuskan untuk mengosongkan dan menutup kedutaan besar di Tripoli. "Namun masih ada staf kita disana untuk membantu jika masih ada WNI di sana," ungkapnya.

(mpr/anw)