PDIP Tolak Calon Perseorangan di Pemilukada

Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menolak keikutsertaan calon perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah. Penolakan ini akan diperjuangankan lewat pembahasan RUU Pemilukada yang akan dilakukan DPR.

Anggota Komisi II DPR dari FPDIP, Arif Wibowo, mengatakan penolakan calon perseorangan oleh partainya dalam Pemilukada dimaksudkan untuk menghindari pragmatisme dalam pemilihan yang semakin merajalela.

"Bagaimana jika seseorang berpuluh-puluh tahun jadi pedangan lantaran punya dan berani tarung tiba-tiba jadi pemimpin," kata Arif di sela-sela diskusi tentang RUU Pemilukada yang diselenggarakan Perludem di Hotel Santika, Jakarta, Rabu (23/3/2011).

Arif mengatakan, seorang kepala daerah harus dicalonkan oleh partai politik dengan kontrol yang kuat mulai dari perekrutan sampai kompetisi. Bahwa ada pragmatisme di parpol, kata dia, hal itu dapat diperbaiki lewat pengawasan yang ketat dari masyarakat.

"Mari awasi sama-sama parpol. Tentu ini bukan cek kosong untuk parpol," kata dia.

Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah membolehkan calon perseorangan dalam Pemilukada, Arif mengatakan, hal itu tidak menjadi masalah. Ia justru mengkritik MK yang sering mengeluarkan putusan yang kontroversial.

"Ada kecenderungan putusan MK menyimpangi khittahnya. Harusnya jadi negative legislator, dia malah menjadi positive legislator," ujarnya.

Hingga saat ini, draf RUU Pemilukada dari pemerintah belum juga disampaikan ke DPR. Berbagai isu krusial yang belakangan marak dibicarakan adalah pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah ke DPRD dan penanganan sengketa Pemilukada di Pengadilan Tinggi.

Untuk isu pengembalian mekanisme pemilihan ke DPRD, PDIP menolak usul tersebut. Meski sama-sama merupakan teknis politik, pemilihan langsung dinilai lebih baik ketimbangan pemilihan DPRD.

"Pemilihan oleh DPRD akan mengembalikan oligarki, local strong man dan praktik korup," ujarnya.

(lrn/anw)