DPR Desak Pemerintah Tolak Serangan Sekutu ke Libya

Jakarta - Komisi I DPR mendesak pemerintah mengambil sikap tegas menolak serangan sekutu terhadap Libya. Serangan tersebut dipandang sudah sangat membahayakan warga sipil di Libya.

"Seperti dikhawatirkan banyak pihak ternyata aksi militer tidak sesuai. Justru mengarah pendudukan, bukan lagi serangan udara tapi okupasi. Kalau kita lihat kasus sebelumnnya sangat mungkin agendanya bukan menjamin warga sipil, tapi agenda yang lebih besar. Ini harus dicermati pemerintah harus bersikap tegas menolak serangan terhadap Libya," ujar Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddik, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2011).

Dalam rangka mendesak sikap konkret pemerintah, DPR berenca akan memanggil Menlu pekan depan. DPR akan memberikan masukan konkret terkait kisruh Libya.

"Rencana Komisi I DPR Senin depan mengundang Menlu membicarakan krisis timur tengah, yang jelas memang Indonesia harus bersikap tegas," terang Mahfudz.

Salah satunya agar pemerintah memerintah perwakilan di PBB untuk menyampaikan sikap tegas tersebut. Meminta jalan mediasi penuntasan kasus Libya.

"Kamis sidang PBB. Utusan Indonesia di PBB harus tegas, bahwa operasi ini terbatas serangan udara, untuk melumpuhkan pasukan udara Libya," ujarnya.

(van/anw)