6 PPK Sampang Serahkan Sertifikat Suara ke MK

Jakarta - Enam orang ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Sampang, Madura, siang ini akan menyerahkan sertifikat penghitungan suara model D kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Selama ini, sertifikat ini mereka tahan. Para PPK ini berasal dari kecamatan Robatal, Sampang, Ketapang, Banyuates, Kedungdung dan Sokobana. "Karena tidak percaya dengan KPU, mereka ingin menyerahkannya langsung kepada kami," kata Ketua MK Jimly Asshidiqie di Kantor MK, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (2/6/2004). Penyerahan sertifikat penghitungan tersebut akan berlangsung dalam sidang lanjutan pemeriksaan saksi dan alat bukti atas sengketa hasil pemilihan suara legislatif di daerah itu. Sengketa ini diajukan oleh DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di daerah pemilihan Jawa Timur X.DPP PKB dalam gugatannya menuduh PPK di 6 kecamatan tersebut telah memanipulasi rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diserahkan ke KPU Kabupaten Sampang. Akibatnya, jatah satu kursi DPR-RI dari Jatim X milik PKB jatuh ke tangan PPP. Hasil penghitungan pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam SK KPU No.44/2004 menyebutkan bahwa pemilih dari daerah pemilihan Jatim X telah menyumbangkan tiga kursi DPR-RI kepada PKB. Sedangkan PPP mendapatkan dua kursi. Satu dari dua kursi PPP itulah yang kemudian diklaim DPP PKB sebagai hak-nya.Atas sengketa tersebut, sebelumnya MK melalui SK No.31/2004 memerintahkan KPU untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi penghitungan suara berdasar formulir model C yang berada di dalam kotak suara. Juga pemeriksaan formulir model D yang berada di PPK di enam kecamatan di Kab.Sampang. Pemeriksaan dengan membuka kembali 21 kotak suara ini terpaksa harus dilakukan di kantor KPU Pusat di Jakarta. Alasannya, kondisi di lapangan tidak memungkinkan pemeriksaan secara transparan. Hingga semalam, kegiatan yang berlangsung sejak dua hari lalu itu masih berlangsung dan belum diketahui hasil finalnya. (asy/)