Sutanto Jamin Penyadapan yang Dilakukan BIN Junjung Tinggi HAM

Jakarta - RUU Intelijen tengah digodok di Komisi I DPR. Salah satu aturannya yang sempat dipersoalkan publik terkait kewenangan penyadapan Badan Intelijen Negara (BIN). Namun BIN menjamin penyadapan yang dilakukan sesuai aturan.

"Kita dalam proses penyadapan itu menjunjung tinggi hukum, demokrasi, dan HAM. Jadi tindakan itu terukur," kata Kepala BIN Sutanto di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (22/3/2011). Sebelumnya Sutanto menghadiri raker dengan Komisi I membahas RUU yang mangkrak sejak lama itu.

Dia juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir meski penyadapan yang dilakukan BIN tanpa izin pengadilan. BIN berpatokan pada UU.

"Intelijen itu lain dengan hukum, beda dengan kepentingan hukum, tentu beda. Operasi penyadapan itu rahasia, kan nanti ada UU Rahasia Negara yang nanti akan diatur, jadi sinergis dengan UU Rahasia Negara," urainya.

Konsep penyadapan yang dilakukan intelijen pun, lanjut Sutanto, sudah ada UU-nya di negara maju seperti AS, Kanada, dan Inggris.

"Tujuannya supaya intelijen bekerja efektif, supaya bisa mendeteksi sejak awal ancaman yang muncul, itulah pentingnya kewenangan tadi," tutur eks Kapolri ini.

(ndr/nrl)