Indonesia Perlu Bersuara Lebih Nyaring Soal Libya

Jakarta - Bombardir pasukan sekutu ke Libya masih terjadi. Setidaknya 124 rudal Tomahawk dilepaskan dari kapal perang dan kapal selam milik AS dan Inggris. Indonesia dinilai perlu bersuara lebih nyaring terkait hal ini.

"Indonesia harus mulai menunjukkan kepemimpinannya, terkait dengan dunia Islam dan Timur Tengah. Ini harus dimainkan. Pemerintah kita perlu melakukan tekanan atau imbau Khadafi (pemimpin Libya Moamar Khadafi) untuk memperhatikan nasib rakyat," tutur pengamat politik Islam dari Universitas Indonesia, Dr Yon Machmudi, dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (22/3/2011).

Tekanan Indonesia, melalui ASEAN, kepada Khadafi diperlukan agar Khadafi tidak terus menerus mengorbankan rakyat untuk kepentingannya sendiri. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga tidak boleh kehilangan kekritisannya terhadap Dewan Keamanan PBB.

"Harus diperingatkan agar PBB mengawasi benar pasukan sekutu dalam melakukan serangan kepada Khadafi. Serangan harus menghindari sekecil mungkin korban dari rakyat sipil. Target harus benar-benar terukur," imbuh Yon.

Serangan militer pasukan sekutu ke Libya diarahkan ke sistem pertahanan udara Libya, dan bukan menjadikan pemimpin Libya sebagai target serangan. Serangan militer ini berdasarkan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 1973.

"Kasus libya beda dengan Irak, karena komunitas masyarakat internasional menolak dan menentang kepemimpinan Khadafi. Mereka agar Khadafi segera turun sehingga dapat memberikan politik yang lebih baik di negara itu," sambung alumnus Australian National University.

Yon menambahkan, jika serangan pasukan sekutu ke Libya menewaskan banyak rakyat sipil, maka serangan itu tidak akan lagi mendapatkan simpati. Sebaliknya, justru komunitas internasional akan bersimpati kepada kalangan sipil dan mengutuk aksi pasukan sekutu. Padahal penyerangan sebenarnya ditujukan untuk 'menggetarkan' Khadafi.

Kemarin, Menlu Marty Natalegawa menyatakan posisi Indonesia mendukung hak warga Libya menentukan nasib sendiri. Namun, di sisi lain, Marty juga mengatakan resolusi 1973 memberi jalan penyelesaian (militer) asalkan tepat, terukur, dan tidak menimbulkan masalah baru.

"Kita ingin mengedepankan penyelesaian masalah ini secara damai dengan dialog, demokrasi terutama mengedepankan hak warga Libya menentukan masa depan dengan cara demokratis. Resolusi 1973 memberi celah penyelesaian masalah lebih baik tapi pelaksanaannya betul-betul tepat, terukur dan tidak menimbulkan masalah baru," kata Marty.

(vit/fay)