"Indonesia perlu mengingatkan keinginan AS untuk menurunkan Khadafi akan berpotensi menjadikan Libya dalam keadaan perang saudara. Di samping itu, kebijakan A5 tersebut akan menjauhkan kembali AS dari dunia Islam. Upaya Obama untuk mendekatkan AS ke dunia Islam akan gagal," kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana kepada detikcom, Selasa (22/3/2011).
Menurut Hikmahanto, Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar, negara berkembang dan saat ini Ketua ASEAN, sebuah organisasi yang memiliki prinsip larangan campur tangan urusan domestik negara lain, harus bersuara untuk mengingatkan negara-negara koalisi agar tunduk pada mandat Dewan Keamanan PBB dalam resolusi 1973. Resolusi 1973 tidak memandatkan agar Khadafi turun dari kekuasaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sampai pemerintah dianggap tidak sensitif terhadap agresi Barat terhadap negara2 Timur Tengah. Solidaritas publik Indonesia harus dijadikan acuan pemerintah RI dalam menyikapi situasi di Libya," sambung peraih gelar doktor dari University of Nottingham tahun 1997 ini.
Pernyataan Presiden Barack Obama bahwa AS memiliki kebijakan untuk menurunkan Khadafi atau 'Khadafi need to go' berpotensi menjadikan serangan koalisi dapat dibenarkan (sah) menjadi illegal (unjust war). Oleh sebab itu, saran Hikmahanto, Indonesia harus mendesak agar serangan sekutu tersebut segera dihentikan.
"Sejumlah pejabat militer negara koalisi telah menyatakan kemampuan udara pemerintah Khadafi telah dilumpuhkan atau dinetralisir. Artinya kemampuan udara telah tidak dapat dimanfaatkan oleh Gaddafi untuk menyerang rakyatnya yang sedang melakukan perlawanan," ujarnya.
(irw/nvc)











































