.webp)
Aksi dilakukan di Jl Imam Bonjol, Medan, Senin (21/3/2011) sore. Dalam aksinya, massa menuding Bupati Batubara, OK Arya meluluskan anaknya dan sejumlah keluarga pejabat setempat.
Aksi sempat diwarnai ketegangan saat Ketua DPRD Sumut tidak bersedia menemui pengunjuk rasa. Akibatnya, massa mendesak masuk ke dalam kantor DPRD Sumut. Polisi dan satpam DPRD Sumut akhirnya membiarkan massa masuk dengan mengarahkan ke ruang rapat Komisi A DPRD Sumut.
Â
Kordinator aksi, Irwan Manik mengatakan, Bupati Batubara OK Arya diduga kuat sengaja menukar nama-nama dalam daftar lulus CPNS Batubara dengan sejumlah nama keluarga pejabat setempat, termasuk meluluskan anaknya sendiri, OK Muhammad Kurnia Aryetta.
Â
"Kami mendesak pemerintah pusat untuk tidak mengeluarkan NIP nama-nama yang sengaja diluluskan, karena nilainya tidak memenuhi syarat lulus," kata Manik.
Manik juga mengatakan, kecurangan penerimaan CPNS di Batubara mulai tercium saat pendatanganan MoU dengan Universitas Indonesia (UI) sebagai pihak penyedia soal ujian CPNS Batubara pada 13 Desember 2010 lalu.
"Sehari setelah ditandatangani, soal ujian sudah sampai di komplek perkebunan Tanah Itam Ulu, Batubara. Selain itu, kami juga mendapat salinan nama-nama CPNS yang lulus. Dari salinan itu, tidak sesuai dengan salinan yang dimiliki Pemkab Batubara," sambung Manik.
Â
Sementara Wakil Ketua DPRD Sumut, Sigit Pramono Asri mengatakan, menurut peraturan yang ada, kewenangan membentuk Pansus ada di tangan DPRD Batubara, bukan di tingkat DPRD Sumut.
Â
"Kalau DPRD Sumut yang membentuk Pansus, hasil pengusutan Pansus akan dianggap sebagai temuan. DPRD Batubara yang membentuk Pansus," kata Sigit.
Sebelumnya, massa juga juga menggelar aksi yang sama di halaman kantor Gubernur Sumut dan kantor Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional VI.
(rul/fay)
