"Saya minta Sekda untuk meneliti kembali cara pengorganisasian ini," ujar Fauzi Bowo, di Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (21/3/2011).
Awalnya, PDS HB Jassin ini berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan. Namun saat ini, PDS HB ini ternyata telah bergabung di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang ternyata anggaran operasionalnya diturunkan. Padahal, harusnya PDS ini menjadi prioritas karena sangat berharga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Barangkali di kebudayaan (Disbudpar) itu tidak dianggap sebagai prioritas, sehingga barangkali dia akan lebih tepat diletakkan badan pengelolaan arsip dan perpustakaan karena akan menjadi komponen utama," katanya.
Bahkan, lanjut Foke, PDS di bawah Disbudpar ditakutkan akan menjadi sebuah sanggar. "Dan itu tidak tepat," jelasnya.
Foke berjanji, Sekda beserta jajarannya akan memelajari posisi dari PDS HB Jassin tersebut. Dia juga memastikan hingga saat ini Pemprov belum membutuhkan bantuan dana dari pihak lain agar PDS ini tetap berdiri.
"Nanti dulu (bantuan dari pihak lain). Saya minta Sekda untuk mengkaji dulu. Karena kalau nggak salah, waktu HB Jassin masih hidup, itu diserahterimakan seluruhnya pada Pemda DKI," tegas pria berkumis itu.
"Yang pasti HB Jassin, pusat kebudayaan yang harus perhatian dan mendapatkan porsi anggaran yang baik dan mencukupi," janji Foke
Sebelumnya sejumlah sastrawan memperbincangkan soal kabar penutupan PDS HB Jassin ini di situs microblogging Twitter. Salah satunya Sitok Srengenge menuliskan 'Akibat kurangnya subsidi itu, yang bahkan tak cukup untuk bayar listrik dan pemeliharaan fasilitas, #PDS hampir tak mungkin bertahan'.
Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin Perpustakaan HB Jassin di Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat tidak akan tutup. Anggaran tahun ini sebesar Rp 50 juta rencananya akan ditambah melalui APBD perubahan.
(lia/lrn)











































