"Recall terhadap Gus Choi dan Lily Wahid semakin menampakkan ini partai konflik bekepanjangan, sering kali didera konflik. Ini jadi semacam karma buat PKB, di bawah Muhaimin Iskandar yang memenangkan perseturuan hukum lawan Gus Dur," ujar Manager Public Affairs Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (21/3/2011).
Dia menambahkan, meski secara formal memenangkan pertarungan di meja hijau, tapi secara informal, di bawah kepemimpinan Muhaimin, PKB tak juga sepi dari konflik. Menurutnya, recall atas Gus Choi dan Lily menjadi semacam duri dalam daging karena keduanya selama ini menjadi ikon PKB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Burhanuddin menyayangkan keputusan recall atas Lily dan Gus Choi. Sebab hal itu semakin menambah bukti ketidakmampuan PKB menjaga soliditas. Selain itu, mengingat pondasi elektoral PKB dibangun di atas ketokohan Gus Dur dan dukungan elite kiai lokal, dengan recall ini semakin menunjukkan bahwa PKB di bawah Muhaimin antagonistik terhadap keluarga Gus Dur.
"Semakin terlihat parah, dianggap mengkhianati Gus Dur dan keluarga besar. Lalu di elite lokal, digerogoti manuver PPP yang mengumpulkan kiai. Ini ancaman yang begitu nyata terhadap PKB. Kalau mau besar, sebaiknya islah dengan kubu Gus Dur," lanjut pria berkacamata ini.
Tantangan PKB akan semakin besar lagi apabila Yenny Wahid jadi bikin PKB Gus Dur. Sayangnya, Burhanuddin tidak melihat ada penyelesaian yang jitu atas masalah tersebut.
"Kalau jadi bikin PKB Gus Dur dan ada infiltrasi dari partai lain, ancaman sangat nyata untuk PKB. Tapi penyelesaiannya tidak cespleng dan justru menambah musuh. Bahwa Gus Choi dan Lily sulit diatur bisa saja ada cara untuk mengatasi, yang tidak selalu me-recall," tuturnya.
PKB resmi mengeluarkan Gus Choi dan Lily Wahid dari DPR. Posisi Gus Choi di DPR akan digantikan Jazilul Fawaid, sedangkan Lily Wahid akan digantikan Andi Muawiyah Ramly. Hal ini berdasarkan surat yang dilayangkan DPP PKB kepada Pimpinan DPR tertanggal 7 Maret lalu. Partai menilai keduanya sering melanggar kebijakan partai.
(vit/nrl)










































