Di Hadapan DPR dan DPD, Warga DIY Minta Penetapan

Jakarta - Untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait polemik RUU Keistimewaan Yogyakarta, Komisi II DPR dan DPD mendatangi warga Yogyakarta. Mayoritas warga pun meminta penetapan atas Gubernur DIY.

"Semua yang hadir minta penetapan, bahkan saya tidak mendengar ada yang meminta pemilihan. Saya tidak tahu apakah memang tidak ada yang menginginkan pemilihan, atau memang mereka tidak hadir," ujar wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (19/3/2011) malam.

Menurut Ganjar, pertemuan yang dilakukan pekan lalu itu digelar antara DPR, DPD dan seluruh unsur masyarakat Yogyakarta. Bahkan seluruh Bupati juga hadir dalam pertemuan tersebut.

"Nantinya DPR dan DPD akan membuat tim khusus terkait RUU ini. Kita harapkan April mendatang pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta ini sudah bisa dilakukan," imbuhnya.

Sebelumnya saat mendatangi gedung DPR Senayan, Sri Sultan Sri Sultan HB X menjelaskan sejarah kepemimpinan DIY. Menurut raja Jawa ini, ada perbedaan mendasar dalam sistem kepemimpinan di DIY.

"Kepemimpinan di DIY turun temurun inilah yang menjadi roh. Tidak bisa disebut monarki karena raja menjelma menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur," kata Sultan beberapa waktu lalu di gedung DPR, Senayan.

Sultan menegaskan keinginan rakyat Yogyakarta agar Gubernur dan Wakil Gubernur DIY ditetapkan, bukan melalui proses pemilihan. Menurut dia, diperlukan UU terpisah yang membedakan DIY dengan daerah lainnya.

"Mekanisme pemilihan Gubernur tidak dapat disamakan dengan Gubernur daerah lainnya. Diperlukan UU terpisah yang mempertahankan keistimewaan DIY," kata Sultan.
(her/her)