Ujian Nasional Dinilai Sebagai Kebijakan Bohong

Jakarta - Ujian Nasional tahun 2011 dinilai sebagai bentuk kebijakan bohong. Sebab, meski ujian sekolah berperan dalam memberi kontribusi kelulusan, namun tetap saja Ujian Nasional yang menjadi penentu kelulusan.
 
"Karena Permendiknas 45 tahun 2010  mengatur keberadaan bahwa sekolah (ujian  sekolah) diberikan  peran 40 % dan Ujian  Nasional 60 % dalam menentukan nilai kelulusan, artinya bahwa Ujian Nasional  masih tetap menjadi penentu kelulusan," kata Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Slamet Nur  Achmad Effendy.

Hal itu disampaikan Slamet lewat rilis yang diterima detikcom, Sabtu (19/3/2011).

Slamet menambahkan, Permendiknas 45 Tahun 2010 tersebut tidak ada perubahan mendasar sama sekali  yang berpengaruh untuk mengubah kebijakan terkait Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan. 

"Mendiknas harus menyadari bahwa Ujian Nasional telah mengorbankan hak‐hak pelajar, khususnya pelajar miskin. Imbas dari adanya Ujian Nasional merenggut interaksi sosial pelajar, dan memupuskan harapan pelajar miskin karena tidak mampu mengikuti bimbingan belajar atau belajar tambahan untuk mengejar nilai terbaik di Ujian Nasional," kata dia.

Pengamat pendidikan, Darmaningtyas menyebutkan, Ujian Nasional juga memerosotkan kualitas mutu  sekolah kejuruan. Sebab bukan kompetensi individu yang dikedepankan, melainkan nilai ujian di kelas. 

"Sedangkan sekolah kejuruan bukanlah kognisi yang diutamakan melainkan mengutamakan skill kompetensi siswa," kata Darmaningtyas dalam diskusi di Jakarta kemarin.


(lrn/lrn)