Banyak Bom, Intelijen Akan Dievaluasi

Jakarta - Bom 'membombardir' Jakarta dalam 4 hari terakhir. Laporan paket-paket mencurigakan pun bermunculan. Karena itu, intelijen akan dievaluasi.

"Tentu akan ada evaluasi terjadap apa yang dilakukan dalam sistem intelijen kita. Bagaimana pun Presiden telah memberikan arahan kemarin saat sidang kabinet. Ini adalah tugas yang lebih keras, khususnya bagi intelijen negara untuk bertindak dan mengindentifikasi lebih dini ancaman bom yg muncul," tutur jubir kepresidenan Julian Aldrin Pasha.

Hal itu disampaikan dia di kantor Ditjen Pajak, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (18/2/2011).

Dia menambahkan, pengindikasian dan pengungkapan kasus bom memang pekerjaan yang serius dan berat bagi kepolisian dan intelijen. Karena itu perlu kewaspadaan dari berbagai pihak terhadap hal-hal yang mencurigakan. Sebab aksi ancaman bom jelas-jelas ada.

Presiden SBY, lanjut Julian, telah mendapatkan laporan terkait maraknya bom belakangan ini. Sedangkan pengungkapan masalah ini merupakan domain kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN).

"Kepolisian dan BIN bekerja untuk melakukan investigasi kalau ada kemungkinan lain yang bisa muncul yang tentunya tidak diharapkan," imbuh dia.

Untuk membantu kerja polisi dan BIN, maka diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat. Julian menambahkan, SBY berharap, kepolisian dan BIN dapat bekerja lebih keras agar keamanan masyarakat terjaga. Tidak boleh dibiarkan ada hal yang mengusik rasa aman masyarakat.

"Itu yang dipesankan Bapak Presiden untuk hal yang sangat mutlak dan penting nilainya adalah rasa aman seperti kebutuhan-kebutuhan dan itu harus dijaga dan memang tugas negara," tambah dia.

Terkait pengamanan Presiden, lanjut Julian, sudah ada protapnya. Ada standard operation procedure (SOP) yang sudah menjadi acuan pengamanan presiden. Ini bukan berarti karena adanya bom di Cibubur yang dekat dengan kediaman SBY lantas protapnya menjadi berubah, namun protap dijalankan sesuai prosedur yang jadi rujukan hingga kini.

"Mungkin itu akan meningkat, tapi dalam pengamanan Presiden sudah ada protap dan standard operation yang sudah dijalankan dan senantiasa dilakukan, tidak ada perubahan," ujarnya.

Julian menuturkan, seperti yang disampaikan SBY, teror bom semacam itu tidak pantas, tidak manusiawi dan tidak adil. Sebab orang yang tidak berdosa, siapa pun itu, bisa menjadi korban dari aksi tersebut.

"Kita tidak boleh mengorbankan orang yang tidak berdosa, tapi juga tidak lantas ditujukan kepada Presiden. Tidak seperti itu juga pemahamannya. Sangat memprihatinkan jika ada korban di masyarakat sipil yang tidak berdosa dan tidak ada hubungan dengan aksi teror," sambung dia.

(vit/nwk)