KBRI Diminta Hemat Anggaran Sewa Gedung

Jakarta - Biaya sewa gedung untuk KBRI yang dikeluarkan Kemenlu dinilai terlalu besar dan tidak efektif. KBRI diminta untuk menghemat anggaran sewa, salah satunya dengan cara membeli gedung di negara prioritas.

Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Syahfan Badri Sampurno dalam pesan tertulisnya kepada detikcom, Jumat (18/3/2011). Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi pernyataan Kemenlu saat raker dengan Komisi I DPR pada Senin (14/3) lalu. Menurut Kemenlu, saat ini terdapat 109 gedung KBRI yang masih berstatus menyewa dengan biaya sekitar Rp 150 miliar pada tahun anggaran 2010.

"Hemat saya pembelian fasilitas gedung KBRI jauh lebih menguntungkan ketimbang biaya penyewaan. Selain bisa menjadi aset-aset negara, juga bisa menghindari pemborosan dan tentu dapat menghemat dana negara," ujar Syahfan.

Anggota Badan Anggaran F-PKS ini pun mendukung inisiatif Kemenlu untuk membeli
beberapa gedung KBRI di negara-negara yang ekonomi sedang lesu. Pertimbangannya, di negara tersebut, harga propertinya mengalami penurunan.

Namun Syahfan mengingatkan agar pembelian gedung KBRI dilakukan di negera yang banyak Warga Negara Indonesia (WNI)-nya, seperti TKI, pelajar dan lain-lain. Walaupun mahal namun hal itu harus menjadi prioritas.

"Secara bertahap Kemenlu perlu memprioritaskan pembelian gedung KBRI yang mempunyai nilai strategis dan yang bisa membawa manfaat serta keuntungan bagi bangsa kita baik dari aspek ekonomi maupun hubungan bilateral dan diplomatik," sambungnya.

Menurutnya, Kemenlu jangan hanya melihat aspek ekonomi semata. Sebab meningkatkan pelayanan WNI di luar negeri juga menjadi tugas penting.

Menurut Syahfan, pendanaan pembelian KBRI bisa pinjam ke bank. Sedangkan mekanisme pembayaran cicilannya tetap diambil melalui APBN melalui persetujuan Kemenkeu dan Bappenas. "Saya berharap Kemenlu dan Kemenkeu serta Bappenas bisa bekerjasama dalam mewujudkannya," tutup dia.

(vit/fay)