Pola Transportasi Makro Gagal Urai Kemacetan

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganut Pola Transportasi Makro (PTM) untuk mengurangi kemacetan Jakarta. Namun, pola tersebut justru dinilai kurang efisien dan tidak terarah.

"Saya melihat 5 tahun terakhir ini pola (PTM) ini tidak mampu dijalankan pemerintah kota untuk membuat program atau kegitan yang terarah, efisen, tidak boros dan tepat sasaran," ujar anggota DPR Komisi V, Nusyirwan Soejono, dalam diskusi 'Mengurai Infrastruktur Transportasi Jakarta' di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (15/3/2011).

Nusyirwan mengatakan, masalah infrastruktur transportasi di Jakarta ini bak tsunami di depan mata. Namun, dia tidak paham apa alasan yang membuat Pempov DKI terkesan setengah-setengah dalam menjalankan programnya.

Dia yakin, kalau untuk dana tidak menjadi soal. Sebab untuk wilayah Jakarta yang notabene merupakan ibukota negara, ruang fiskal itu cukup besar.

"Saya lihat ada hal substansial, padahal Jakarta ini mungkin satu-satunya daerah di Indonesia dengan ruang fiskal pembiayaan paling longgar di negara kita," katanya.

Selain itu, APBD DKI yang berasal dari pajak kendaraan cukup dasyat. Nusyirwan mencatat, 5 tahun terakhir pajak kendaraan DKI mencapai 8 triliun.

"Nah kenapa itu tidak dimanfaatkan," katanya.

Nusyirwan menyarakan, untuk mengurai kemacetan diharapkan Pemprov tidak fokus pada jalan-jalan utama seperti Sudirman-Thamrin. Kalau berniat serius mengatasi kemacetan, dia berharap Pemprov juga mencari solusi dimulai dari jalan terkecil.

"Maka itu dengan dana cukup longgar itu harusnya program yang dibuat harus terencana. Dan tepat memilihnya," imbuh Nusyirwan.

Pengamat transportasi, Darmaningtyas, sepakat PTM tidak mampu urai kemacetan. Solusi terbaik menurutnya, mengoptimalkan jaringan jalan.

"30 Persen jalan di Jakarta disfungi, untuk PKL, parkir, dan terminal," kata Darmaningtyas di tempat yang sama.

(lia/lrn)