.webp)
"Kalau terjadi seperti itu kita menyayangkan," ujar Taufiq, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2011).
Taufiq menuturkan, seharusnya TNI sama dengan Polri menjadi pengayom masyarakat. Karenanya, tindakan intervensi terhadap Ahmadiyah tidak dapat dibenarkan.
"Sebenarnya mesti berdiri di semua pihak. Tidak boleh memihak golongan, TNI dan Polri. Nanti saya tanya Ketua DPR apakah melanggar Undang-undang," kata Taufiq.
Taufiq juga belum menyimpulkan TNI telah melanggar HAM. Taufiq akan mengklarifikasi dulu ke Komnas HAM.
"Nanti saya tanya Komnas HAM melanggar HAM tidak," tandasnya.
Sebelumnya, Imparsial meminta agar pemerintah menghentikan keterlibatan TNI dalam kasus Ahmadiyah. Imparsial menemukan bukti-bukti keterlibatan TNI dalam kasus Ahmadiyah.
Direktur Program Imparsial Al Araf menjelaskan, TNI memiliki pola-pola dalam kasus Ahmadiyah. Pertama, TNI aktif meminta data jemaat Ahmadiyah, anggota, struktur kepengurusan dan ajaran.
Kedua, TNI aktif mendesak jemaat Ahmadiyah keluar dari Ahmadiyah dan melakukan ikrar pertaubatan. Dan ketiga, TNI bersama Kepolisian dan aparatur pemerintah dan ormas memaksakan untuk memakai masjid, menguasai masjid dengan menjadi imam salat jumat.
"TNI diduga telah melakukan pelanggaran terhadap UU nomor 34/2004 tentang TNI terkait dengan keterlibatan mereka di dalam berbagai aksi pemerintah daerah menyikapi kelompok Ahmadiyah di beberapa tempat di Jawa Barat. Tindakan ini mencerminkan masuknya TNI dalam ranah politik dan penegakan hukum," jelas Al Araf dalam jumpa pers di kantor Imparsial, Jalan Slamet Riyadi, Matraman, Jakarta Pusat, Senin (14/3) kemarin.
(van/gun)
