"Bisa Anas Urbaningrum yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat sebagai partai terbesar," ujar pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya saat dihubungi detikcom, Senin (14/3/2011).
Yunarto menjelaskan, jika partai terbesar yang memimpin koalisi, hal itu memang sudah selayaknya. Anggota koalisi yang lain pun akan berhenti bertanya-tanya mengapa justru Golkar yang memimpin Setgab.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yunarto pun menilai kontrak antara parpol koalisi dengan SBY harus diperbaiki. Dia menjelaskan perlunya ada pemisahan kontrak antara eksekutif dengan legislatif. Kontrak di eksekutif antara Presiden SBY dengan para menteri, dimana sanksi berupa reshuffle. Sedangkan kontrak di parlemen adalah antar partai-partai pendukung koalisi. Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada main gertak di dewan soal reshuffle, yang jelas-jelas bukan kewenangan mereka.
"Untuk koalisi di parlemen itu bagaimana proses legislasi bisa berjalan. Bagaimana menyepakati soal hak angket atau pengawasan yang lain. Siapa yang berhak jadi juru bicara. Perlu ada pemisahan antara koalisi di eksekutif dan di parlemen agar tidak tumpang tindih," terangnya.
(rdf/fiq)











































