Pergeseran 16 Jenderal Polisi Menuai Kritik

Jakarta - Suara miring mengiringi pelantikan 16 jenderal polisi yang mendapat jabatan baru. Indonesia Police Watch (IPW) menyebut mutasi itu sarat kepentingan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo. 16 jenderal yang dilantik diduga perwira dekat Kapolri.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane menilai mutasi itu meresahkan internal Polri. Sebab, Kapolri lebih memilih teman-teman dekatnya ketimbang memilih perwira berdasarkan kompetensi.

"Sehubungan baru dilantiknya 16 pati Polri muncul keresahan di internal Polri. Sebab yang dimutasi dan mendapat posisi strategis adalah perwira-perwira yang dekat dengan Kapolri," ujar Neta melalui siaran pers, Senin (14/3/2011).

IPW mengingatkan bahwa dalam melakukan mutasi, Kapolri harusnya berpatokan pada 10 komitmen saat fit and propers test pencalonan di DPR tahun lalu.

"Antara lain  transparan, menerapkan prinsip reward dan punishment dan memberi penghargaan bagi personil yang berprestasi. Hal ini patut jadi pegangan Kapolri, sebab saat ini ada isu bahwa kapolda di Jawa dan jabatan-jabatan strategis akan dipegang angkatan 78," jelas Neta.

Tudingan ini langsung mendapat bantahan dari Mabes Polri. Kadivhumas Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam menegaskan bahwa mutasi 16 jenderal sudah sesuai kompetensi dan prosedur.

"Itu tidak benar (tudingan orang-orang dekat Kapolri). Itu kebutuhan organisasi. Orang luar nilai wajar-wajar saja," tegas mantan Kapolda Jatim ini.

Lalu bagaimana dengan tudingan kepimpinan Polri 'dikuasai' angkatan 78? Anton langsung menepisnya. "Kan ada angkatan lain, seperti Pak Wahyu Indra (Kapolda Sumatera Barat/angkatan 1984)," tandasnya.

Pagi tadi, Kapolri melantik 16 jenderal Polisi. 3 diantaranya jenderal bintang tiga yakni Irwasum Komjen Pol Fajar Prihantoro (sebelumnya Kabaharkam), Kabaharkam Komjen Pol Imam Sudjarwo (sebelumnya Kalemdikpol), Kalemdikpol Komjen Pol Oegroseno (sebelumnya Kapolda Sumatera Utara).

(ape/ndr)