PD: Koalisi Tak Solid akan Ganggu Pemerintahan Presidensial

Jakarta - Partai Demokrat (PD) kembali mengkritik keberadaan Golkar dan PKS di koalisi. Keberadaan partai koalisi yang tidak konsisten mendukung kebijakan pemerintah dinilai akan menganggu pemerintahan.

"Hingga saat ini masih banyak persoalan yang menerpa terkait dengan sistem pemerintahan presidensial yang kita anut. Dalam prakteknya berbagai kebijakan dan agenda-agenda pemerintah tidak dapat berjalan baik, mengingat tekanan politik yang ada," ujar Ketua FPD DPR, Jafar Hafsah, dalam seminar PD bertajuk "Penguatan Koalisi Mendukung Sistem Presidensial" di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/3/2011).

Hal ini dianggap Jafar menjadi kendala efektifnya sistem presidensial yang hingga kini masih terjadi. Karena itulah PD mendorong pembuatan UU koalisi.

"Sistem presidensial sejatinya hanya mengenal dua fraksi pendukung dan fraksi oposisi. Belum adanya pengaturan tentang koalisi secara tegas mengganggu jalannya presidensial," tutur Jafar

Selain koalisi yang tidak aturan jelas, PD juga menuding banyaknya partai peserta Pemilu juga mengaburkan sistem presidensial. Karena itulah PD mendorong peningkatan PT dalam pemilu 2014.

PD juga berharap kelak ada aturan jelas terkait koalisi dan oposisi. Sehingga jelas mana kawan mana lawan.

"Tidak adanya pengaturan oposisi juga perlu diluruskan. Supaya di parlemen hanya ada oposisi dan koalisi," tandasnya.

(van/gun)