Pemerintah Targetkan 11 Ribu Kasus per Tahun Bebas Biaya Perkara

Bogor - Pemerintah berjanji akan memperbesar anggaran pembebasan biaya perkara (prodeo) bagi masyarakat yang kurang mampu. Jika selama ini setiap tahun ada 4.000 kasus yang dibebaskan biaya perkaranya, maka ditargetkan angka itu meningkat menjadi 11.000 kasus.

"Kita perluas akses pembebasan biaya perkara (prodeo), pemberian konsultasi dan bantuan hukum secara prodeo dan peningkatan penyelenggaraan sidang keliling," kata Presiden SBY saat membuka konferensi hakim MA se-Asia Pasifik yang berlangsung di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (14/3/2011).

Dalam dua tahun ke depan, menurut SBY, program itu ditargetkan dapat meningkatkan penanganan perkara prodeo dari 4.000 perkara dalam setahun menjadi lebih dari 11.000 perkara per tahun.

"Termasuk peningkatan bantuan hukum hingga 11.553 perkara, serta pembentukan 233 lokasi sidang keliling di seluruh Indonesia," janji SBY.

Upaya-upaya tersebut menurut SBY dimaksudkan untuk penguatan di sektor masyarakat (civil society), agar masyarakat mampu dengan efektif mengakses sumber sumber keadilan (source of justice).

"Dalam kaitan inilah, pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan, yang muatannya telah saya tuangkan ke dalam Instruksi Presiden Nomor 10/2010 tentang Pembanguanan Yang Berkeadilan," imbuhnya.

Dalam acara yang diikuti oleh puluhan negara Asia Pasifik ini, SBY mengajak para peserta konferensi, untuk memanfaatkan perhelatan ini bagi peningkatan kerjasama, memperluas pertukaran informasi, dan saling berbagi pengalaman.

"Mari kita manfaatkan forum IACA ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perluasan akses rakyat pada keadilan, utamanya kalangan miskin dan terpinggirkan di negara kita masing-masing," harap SBY.

(anw/nwk)