.webp)
"Pemerintah Indonesia terus berupaya menciptakan akses keadilan bagi rakyat," kata SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (14/3/2011).
Untuk menciptakan akses keadilan bagi rakyat miskin, menurut SBY berbagai langkah telah dilakukan. Di antaranya dengan pengelolaan perkara yang makin efisien dengan memanfaatkan tenologi, mendorong peran LSM/NGO untuk ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum, serta melakukan sidang keliling hingga ke seluruh penjuru Tanah Air.
"Maupun pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu," kata Presiden.
Untuk mencapai tujuan ini, imbuh SBY, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 yang memfasilitasi mediasi masyarakat di pengadilan bagi siapa saja yang memerlukan.
"Sebagai bangsa yang makin dewasa, kita ikhtiar untuk mewujudkan negara hukum," ujar SBY.
Presiden dalam kesempatan ini juga memuji peran MA yang menurutnya makin meningkatkan integritasnya sebagai benteng terakhir bagi masyarakat yang mencari keadilan.
"MA telah memperbarui sistem rekrutmen, pembinaan karir. MA juga terus menyempurnakan manajemen perkara," beber SBY.
International Association Court Administration (IACA) ini berlangsung sejak 14 – 16 Maret 2011 di Novotel, Bogor.
Hadir dalam pembukaan diantaranya Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Yudisial, Para Pimpinan Lembaga Negara, Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, dan para undangan lainnya.
Konferensi ini diikuti oleh 206 peserta dari 19 negara dengan perincian 86 peserta luar negeri dan 120 peserta dalam negeri. Negara yang mengikuti yaitu: Afghanistan, Australia, Cambodia, Dubai, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Maldives, Mongolia, Pakistan, Philippinnes, Papua New Guinnea, Singapura, Solomon Inslands, Timor Leste, Ukraine, USA, dan Vanuatu.
(anw/ndr)
