Awasi Golkar & PKS, SBY Diminta Pimpin Langsung Rapat Setgab Koalisi

Jakarta - Partai koalisi kerap kali tidak tunduk dengan aturan setgab koalisi. Karenanya, tak hanya ketua harian koalisi, Aburizal Bakrie yang harus memimpin, Presiden SBY sebagai ketua koalisi diminta memantau langsung pengambilan keputusan di Setgab koalisi.

Begitu tertulis dalam draf revisi kontrak koalisi yang diajukan PPP. Hal itu disampaikan Wasekjen PPP, M Romahurmuzy, kepada detikcom, Senin (14/3/2011).

Menurut Wasekjen PPP, M Romahurmuzy yang akrab disapa Romi, koalisi membutuhkan kontrak yang lebih taktis, mengingat 11 poin kesepakatan yang ditandatangani sebelumnya sifatnya sangat normatif. Kontrak yang bersifat taktis ini, ditandatangani kembali oleh seluruh pimpinan tertinggi partai anggota koalisi, sesuai AD/ART nya masing-masing.

"Usulan poin-poinnya adalah, koalisi yang tergabung dalam setgab adalah koalisi pendukung pemerintahan yang terbentuk dalam ranah eksekutif (kabinet) dan legislatif. Anggota koalisi dapat mengusulkan agenda yang wajib dibahas dan diputuskan dalam rapat Setgab," ujar Romi menyinggung poin pertama usulan PPP atas revisi kontrak koalisi.
 
Romi menjelaskan, PPP mengusulkan agar keputusan koalisi diambil dalam rapat-rapat Setgab dan bersifat mengikat kepada seluruh anggota Setgab koalisi, kecuali anggota koalisi menyatakan dirinya berbeda. Terdapat 3 tingkat rapat Setgab koalisi yaitu rapat yang dipimpin oleh sekretaris Setgab, rapat yang dipimpin oleh ketua harian Setgab, dan rapat yang dipimpin oleh ketua Setgab koalisi (SBY).

"Anggota rapat setgab koalisi adalah: ketua umum, sekretaris jenderal, ketua fraksi, dan sekretaris fraksi parpol anggota koalisi.  Dalam hal kehadirannya di rapat setgab diwakilkan, parpol anggota koalisi tetap tunduk pada keputusan rapat setgab koalisi," terangnya.

Pengambilan rapat di Setgab melalui musyawarah mufakat. Kehadiran Presiden SBY penting untuk memastikan Golkar dan PKS patuh terhadap keputusan Setgab.

"Seluruh pengambilan keputusan dalam rapat setgab koalisi dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah/kabinet dan keputusan politik yang diagendakan sebagai keputusan bersama setgab koalisi yang diputuskan kebersamaannya oleh ketua setgab (SBY), seluruh anggota koalisi harus tunduk kepada keputusan tersebut yang diambil dalam rapat setgab," papar Romi.

Dan jika masih ada partai bersuara sumbang di parlemen seperti yang dilakukan Golkar dan PKS maka harus diatur sanksinya.

"Dalam hal anggota Setgab koalisi menyatakan diri berbeda dari keputusan pada poin sebelumnya, anggota koalisi tidak boleh berkeberatan menerima evaluasi keanggotaan koalisi baik di ranah eksekutif (kabinet) maupun legislatif yang dilakukan langsung oleh ketua Setgab (SBY)," sebutnya.

(van/gun)