Dephub Lebih Setuju Sistem Bayar Ketimbang 3 in 1 di DKI

Jakarta - Kebijakan Kawasan Pembatasan Penumpang (KPP) alias 3 in 1 di kawasan Blok M-Kota sejauh 13 km di Jakarta dinilai tidak efektif mengurangi kepadatan lalu lintas di jantung ibukota.Departemen Perhubungan (Dephub) lebih setuju jika di jalur itu diterapkan kewajiban membayar. Jadi, orang yang mau lewat jalur itu, ya mesti bayar, mirip jalan tol gampangannya."Kalau busway, kami setuju, tapi kami kurang setuju dengan 3 in 1," kata Dirjen Perhubungan Darat Iskandar Abubakar dalam Orientasi Wartawan bidang Perhubungan di Wisma Bahtera, Cipayung, Jaktim, Sabtu (29/5/2004).Iskandar lebih setuju jika menggunakan sistem yang digunakan di Singapura, yang harus membayar di jalan-jalan tertentu. "Jadi pengemudi kendaraan pribadi mempunyai pilihan. Jika memang tidak mau membayar, silakan menggunakan kendaraan umum," demikian Iskandar.Pedagang di kawasan Glodok yang kena kebijakan 3 in 1 sebelumnya telah mendatangi Gubernur Sutiyoso meminta agar pembatasan penumpang itu ditinjau. Pasalnya, omzetnya merosot hingga 50% sejak 3 in 1 diberlakukan.Bagaimana dengan Anda, lebih memilih 3 in 1 atau sistem bayar seperti usulan Iskandar? Kirimkan pada kami di redaksi@staff.detik.com. (nrl/)