Eks Waka BIN As'ad: AS Mau Ngerjain SBY

Jakarta - Pemberitaan Harian Australia The Age dan Sidney Morning Herald yang menyudutkan Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) dan sejumlah tokoh lain dinilai sebagai upaya untuk menyulut konflik di Indonesia. Berita yang bersumber Wikileaks itu disinyalir ingin menjadikan Indonesia seperti negara-negara di Timur Tengah.

Salah satunya, berita yang menuding Presiden SBY menggunakan intelijen untuk memata-matai dan menekan rival politiknya.

"Saya tahulah Amerika mau ngerjain SBY. Masak kita mau diobrak-abrik terus sama Amerika. Yang aneh, kenapa berita itu baru diungkap sekarang," kata mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)As'ad Said Ali dalam keterangan persnya yang diterima detikcom di Jakarta, Minggu (13/3/2011).

Menurut As'ad, tidak mungkin Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan hal seperti itu. Apalagi dirinya mengenal baik sosok mantan Kepala BIN Syamsir Siregar. Tidak mungkin Syamsir melakukan hal itu seandainya ada perintah melakukan itu.

"Pak Syamsir orangnya lurus dan jujur. Beliau punya integritas. Tidak mungkin kalau beliau mau melakukan pekerjaan memata-matai seperti itu. Sebab, itu melanggar prinsip demokrasi," ungkap As'ad yang Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini.

Lebih lanjut As'ad mengungkapkan, Syamsir pernah meminta berhenti pada Desember 2007 dari jabatannya sebagai Kepala BIN tanpa alasan pasti. Namun, saat itu Presiden SBY menolak memberikan izin.

"Asal tahu saja, Pak Syamsir justru mau mundur pada Desember 2007, tapi Pak SBY tidak mengizinkan. Saya juga pernah minta berhenti pada Desember 2008, tapi Pak Syamsir juga tidak mengizinkan,"
tuturnya.

As’ad menambahkan, selama bertugas di BIN, dirinya tidak pernah merekrut orang untuk disusupkan di kementerian tertentu. Apalagi dimanfaatkan pihak penguasa untuk menekan orang lain. Menurutnya, tugas BIN memang untuk mencari informasi, tapi bukan menekan.

Dalam The Age edisi Jumat 11 Maret 2011 diberitakan, laporan lain Kedubes AS yang dibocorkan Wikileaks mengindikasikan SBY menggunakan BIN tidak hanya untuk memata-matai lawan politiknya namun juga untuk memata-matai sekutunya.

SBY dilaporkan menggunakan BIN untuk memata-matai kandidat presiden lain yang menjadi lawannya. Kegiatan ini tampaknya dimulai ketika SBY menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di era pemerintahan Megawati. Di mengarahkan intelijen untuk melaporkan kegiatan kandidat presiden Jenderal Wiranto. Selanjutnya saat rapat dengan kabinet SBY, Kepala BIN Syamsir Siregar menandai Wiranto sebagai 'dalang teroris'.

SBY juga pernah meminta Kepala BIN Syamsir Siregar untuk memata-matai Yusril yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Tugas spionase itu diberikan SBY kepada Syamsir saat Yusril melakukan kunjungan rahasia ke Singapura. Saat itu, Yusril disebut-sebut bertemu dengan sejumlah pengusaha asal China.

Istana sudah membantah semua tudingan itu. Mulai dari Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri, Teuku Faizasyah, Staf Khusus Bidang Dalam Negeri Julian Aldrin Pasha, serta para menteri, termasuk putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) juga membantah.

Pada Sabtu (12/3/2011) kemarin, dua koran Australia yang memuat informasi WikiLeaks tentang SBY sudah memuat bantahan SBY seperti dilansir detikcom dari situs theage.com.au, Sabtu (12/3/2011).
Dalam berita berjudul 'President rejects corruption claim' ini dituliskan juga tanggapan SBY yang disampaikan melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa.

Ditulis The Age, bahwa Presiden SBY menyesalkan pemberitaan tentang dirinya tersebut. Ditulis juga, SBY menilai bahwa koran Australia tersebut telah melanggar kode etik jurnalisme universal, dengan memuat berita tanpa meminta tanggapannya terlebih dulu.

"The President is absolutely not happy with the false coverage, full of lies, run in The Sydney Morning Herald and The Age. The content is full of sensation and disrespect, full of nonsense," ujar Daniel seperti dikutip The Age.

Selain memuat bantahan pihak Istana, The Age juga menuliskan penyesalan pihak Kedubes AS di Indonesia terhadap pemberitaan ini. Hal ini, menurut The Age, meupakan tanggapan dari sikap Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa yang menyampaikan protes keras kepada Duta Besar AS untuk Indonesia, Scot Marciel.

(zal/nwk)