Akbar: Pemberitaan The Age Tentang JK Tak Perlu Dibesar-besarkan

Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dituding "The Age" telah memberikan suap saat pemilihan ketua umum beringin tahun 2004 di Pulau Bali. Apa pendapat mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung, yang juga menjadi rival JK dalam kongres Golkar 7 tahun lalu itu?

"Khusus Pak JK, yang berkaitan dengan Golkar di Bali tahun 2004 pada waktu itu kami yang berkompetisi masalah itu sudah selesai," kata Akbar usai menghadiri akad nikah Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin-Novalinda di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/3/2011).

Menurut Akbar, masalah tersebut tidak perlu dibesar-besarkan lagi. "Masalah ini nggak perlu dibesar-besarkan. Saya anggap masalah ini selesai. Tetapi tergantung publik memberikan penilaian," tandasnya.

Namun, kata Akbar, apabila pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan The Age perlu mengklarifikasi, ia mempersilakan saja. Klarifikasi itu diperlukan untuk memperjelas duduk perkara yang sebenarnya. Di samping itu, supaya tuduhan-tuduhan miring dari koran Australia itu tidak berkembang menjadi rumor negatif.

"Bilamana tidak bisa berkembang menjadi isu rumor yang nggak kondusif bagi kehidupan bermasyarakat. Bisa ditempuh dengan berbagai cara minta penjelasan kepada Kedutaan Amerika Serikat. Yang bersangkutan memberikan keterangan kepada publik tentang berita itu," kata Akbar.

Sebelumnya, Harian The Age menyebutkan, Kedubes AS melaporkan bahwa JK membayar suap besar untuk memenangkan kepemimpinan Golkar. Hal itu dilakukannya pada saat kongres partai pada Desember 2004.

Kabel diplomatik rahasia AS menyatakan, JK mengeluarkan uang US$ 22.000 untuk setiap DPD Golkar, sehingga total dana yang disiapkannya mencapai Rp 56 miliar. JK membantah telah melakukan suap, namun membenarkan telah mengeluarkan sejumlah uang setelah kongres selesai. Uang itu untuk membantu membayar hotel dan transportasi peserta.

Dubes AS di Jakarta, Scot Marciel, juga telah memberikan tanggapan setelah dipanggil Menlu Marty Natalegawa hari Jumat lalu. Marciel menyatakan, percakapan diplomat merupakan raw information dan tidak merupakan kebijakan pemerintah AS.
(irw/asy)