Enam Usul PAN untuk Perbaikan Setgab Koalisi

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan enam solusi efektif untuk mengevaluasi Setgab Koalisi. Tujuan adalah memperbaiki soliditas dan disiplin partai politik anggotanya.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PAN Bima Arya Sugianto usai diskusi Polemik Trijaya dengan judul 'Politik Undur-undur'. Acara digelar di Kafe Warung Daun, Jl Cikini Raya,
Jakarta Pusat, Sabtu (12/3/2011).

"Pertama adalah, bagaimana mekanisme pembuatan keputusan di Setgab  itu dirumuskan untuk disepakati dan harus betul-betul diamankan oleh para anggota partai koalisi dan sifatnya mengikat. Koalisi tak hanya power sharing, tapi juga idea
sharing, artinya itu semua gagasan-gagasan di perdebatkan lalu dijalankan di parlemen. Itu intinya," ujar Bima.

Setgab Koalisi juga harus menyepakati program-program tahunan untuk dijalankan di parlemen. Program tersebut nantinya disepakati dan bukan hanya bersifat reaktif dan elitis, melainkan terprogram dan terencana.

"Kesepakatan tersebut juga seharusnya terjadi di parlemen. Sebab yang menandatangani pakta koalisi bukan hanya ketua partai, melainkan juga ketua fraksi. Ini agar ada kejelasan bahwa parlemen juga ikut berkoalisi. Karena selama ini, hal
tersebutlah yang menjadi titik masalah koalisi," paparnya.

Selanjutnya menurut Bima, harus ada beberapa pertemuan di internal Setgab. Pertemuan selain melibatkan pimpinan partai di tingkat DPP, juga anggota dewan, pimpinan fraksi dan pimpinan komisi.

"Selama ini pertemuan di setgab itu sangat formalistis dan sangat elitis. Seharusnya yang dilibatkan di setgab itu juga pimpinan partai di tingkat lain termasuk anggota dewan, pimpinan fraksi, pimpinan komisi," jelasnya.

Poin tersebut harus dilakukan agar tidak hanya terjadi pada level top down yang sifatnya instruktif. Melainkan juga yang aspiratif.

"Supaya pola tersebut juga bisa memastikan agar isu-isu kerakyatan itu bisa masuk ke ranah koalisi dan setgab," jelas Bima.

Solusi kelima, Bima meminta pernyataan resmi Setgab harus dikeluarkan oleh juru bicara yang disepakati, dan tidak bisa setiap orang itu bisa berbicara atas nama Setgab. Untuk itu harus jelas sikap politik dari Presiden SBY untuk menentukan siapa juru bicara Setgab tersebut.

"Dan yang keenam dan ini tentatif tapi rasanya layak untuk dikaji, jika ada pakta politik yang dilanggar, sanksinya apa? Ya tentunya sanksi yang berat tentunya harus keluar dari setgab," imbuhnya.

(her/lh)