Tiga Bulan Bandara Hemalomo di Maluku Utara Diblokir Warga

Jakarta - Sudah berlangsung selama tiga bulan, Bandara Hemalomo di Kota Sanana di Kab Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara diblokir warga. Akibatnya aktivitas bandara setempat lumpuh total.

Ketua kelompok masyarakat yang melakukan penuntutan tanah, Tajudin Duila
mengungkapkan hal itu dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu  (12/03/2011). Menurut Tajudin, tanah milik warga sudah dikuasai sejak
zaman orde baru era tahun 1980-an silam. Ketika orde baru berkuasa,  masyarakat tidak bisa berkutik. Lantas tahun 2007 lalu, warga kembali
meminta kejelasan Pemda setempat atas lahan yang dulu dikuasi tanpa
ganti rugi.

Karena tak kunjung diselesaikan, sejak 18 November 2010 hingga sekarang,
sekitar 50 KK pemilik lahan di bandara tersebut melakukan aksi blokir.
Luas tanah masyarakat sekitar 196 ribu meter persegi yang dijadikan
landasan pacu bandara kini dikuasai warga.

“Sejak jaman orde baru sampai sekarang lahan kami tidak pernah diganti rugi. Kita menuntut kembali pembayaran ini sejak dulu. Kita sudah bolak
balik menuntut ganti rugi ke pemerintah setempat, tapi tidak pernah digubris,” kata Tajudin.

Akibat tidak adanya ganti rugi tanah yang tak kunjung diselesaikan, kini
kondisi bandara tidak dapat berfungsi. Di landasan pacu warga meletakan
pohon-pohon yang sengaja untuk menutup aktivias bandara. Akibatnya tiga
penerbangan, seperti pesawat Trigana, Ekspres, dan Merpati, yang
rata-rata berkapasitas 42 orang kini tidak beroperasi lagi.

Menurut kuasa hukum masyarakat, Mohamad Taufik, bahwa persoalan tanah ini sudah disampaikan ke Menteri Perhubungan di Jakarta. Malah lewat Dirjen Udara, sudah memerintahkan Pemkab Kepulauan Sula untuk segera menyelesaikan ganti rugi tanah tersebut agar nantinya ditanggung biaya dari APBN.

Untuk menindaklanjuti permintaan Dirjen Udara, Pemkab Kep Sula pertengahan tahun 2010 telah membentuk tim verifikasi. Saat itu disepakti harga tanah masyarakat akan dibayar Rp 61.500 ribu/meter.

“Belakangan Bupati Kep Sula, Ahmadmus Hidayah justru membatalkan hasil verifikasi tersebut. Bupati mengklaim tanpa bukti kuat bahwa lahan itu
milik pemerintah. Padahal masyarakat memiliki bukti kuat atas kepemilikan lahan tersebut,” kata Muhamad Taufik.

Sedangkan Tajudin sebagai ketua kelompok masyarakat menyebut, bahwa Bupati Kep Sula sangat jarang ditempat. Dalam tiga bulan terakhir ini setiap masyarakat menuntut ke Kantor Bupati Kep Sula, Ahmadmus tidak pernah ditempat.

“Bupati kami ini lebih sering banyak di Jakarta dari pada ditempat
kerjanya. Makanya, kondisi bandara yang sudah tiga bulan tutupun tidak
pernah menjadi perhatiannya,” kata Tajudin.

(cha/mpr)