Meneg Kominfo Dituding Lakukan Pembusukan Kabinet Mega

Jakarta - Penasihat FPDIP yang juga anggota Komisi I DPR Suparlan menuding Meneg Kominfo Syamsul Muarif tengah melakukan pembusukan dalam kabinet Presiden Mega.Menurut dia, hal itu merujuk pada rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta yang sedang disiapkan Syamsul."Pasal-pasal dalam RPP itu banyak yang mengekang kebebasan pers dan mematikan kehidupan demokrasi. Itu akan menjadi negative campaign, apalagi berkaitan dengan kampanye Pilpres," kata Suparlan di Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, Jumat (28/5/2004).Dia pun mengingatkan kalau Syamsul merupakan salah satu kader Partai Golkar, dan juga salah satu tim sukses kampanye pasangan Wiranto-Gus Solah. Syamsul menjadi wakil koordinator bidang kontra isu."Saya curiga dia sengaja bermain di kabinet untuk menggerogoti pemerintahan dari dalam. Saya melihat jelas kalau draft itu memang ada usaha pembusukan untuk merusak citra presiden," tukas Suparlan."Sehingga bisa dinilai kalau pemerintah Mega adalah pemerintahan yang mematikan demokrasi, kebebasan pers, dan sangat campur tangan pada dunia pers," ujarnya.Dituturkan dia, RPP yang terdiri 65 pasal dan 10 bab itu, pada pasal 9 ayat 1 RPP disebutkan, setiap perubahan nama, alamat, susunan pengurus, dan anggaran dasar lembaga penyiaran swasta harus mendapat persetujuan menteri melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)c sebelum mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku."Kalau RPP itu diundangkan, pasti masyarakat akan memrotes keras Mega. PDIP dengan tegas menolak dan kecewa atas draft yang diajukan tersebut. Saya yakin sekali ini salah satu bentuk usaha yang menghancurkan pemerintahan. Kita juga tahu lah, dia (Syamsul) itu kader Partai Golkar," ujar Suparlan."Masyarakat juga pasti tidak akan menerima kebijakan itu. Saya yakin ini hanya demi kepentingan politik praktis sesaat. Syamsul rela mengorbankan kepentingan demokrasi, kebenaran, dan kepentingan rakyat ke depan. Selama dia menjabat, dia juga masih kurang berbuat banyak terhadap kebebasan pers," tandas Suparlan. (sss/)