Minta Jatah Menteri, Tidak Etis dan Ciderai Demokrasi

Jakarta - Rumor PKB meminta jatah menteri sebagai kompensasi atas dukungan terhadap Wiranto mendapat banyak tanggapan. Ada yang mengatakan, sikap PKB itu menciderai demokrasi.Penilaian itu disampaikan pengamat politik Syamsudin Haris kepada wartawan usai berbicara dalam diskusi yang digelar di Gedung DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (28/5/2004).Syamsudin menjelaskan, dalam sistem presidensil, anggota kabinet merupakan hak preogratif presiden. Hak presiden itu, sambung Syamsuddin, tidak ada hubungannya dengan kekuatan di legislatif."Tidak etis minta jatah menteri. Justru sikap minta jatah itu akan meruntuhkan sistem yang kita bangun, bahkan bisa dikategorikan menciderai demokrasi," tegas Syamsudin.Rumor mengenai jatah menteri ini muncul seiring keluarnya keputusan DPP PKB mendukung pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid. Kabarnya, PKB meminta jatah 2 Menko dan 5 menteri.Lewat Ketua Umum, Akbar Tandjung, Partai Golkar menanggapi enteng isu tersebut. Saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Akbar mengatakan, permintaan itu bisa didiskusikan bersama. (djo/)